Insan PERS tidak Perlu Ragu Akan Terbit nya Maklumat Kapolri, Tetap Mengacu Pada UU Pokok PERS

Teropong Indonesia News – Jakarta

Bagi Insan PERS tidak Perlu Ragu Akan Terbit nya Maklumat Kapolri, Kesemuanya Tetap mengacu pada undang-undang Pokok Pers.

Maklumat Kapolri, Tidak Membatasi Kebebasan Pers dan Kebebasan Berpendapat,di Keterangan Pidatonya Senin(04/01/21)

POLRI sangat memahami dan menghormati UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Polri juga menghargai dan menghormati hal tersebut, sebagai mana bahwa adanya aturan tentang kebebasan pers dan kemerdekaan pers yang jelas termaktub dari isinya, Kebebasan Serta Kemerdekaan PERS telah dijamin sebagai Hak Azasi sebagai warga negara berdemokrasi, Atas dasar itulah, maka Polri meyakinkan serta menghargai bahwa terkait Terbit nya Maklumat Kapolri Nomor 1 Tahun 2021 bukan penghambat dan penghalang atas kebebasan Pers berikut Kemerdekaan nya, tidak akan menjadi ancaman bagi insan pers maupun media dimana pun berada Seluruh Nusantara.

Seperti Keterangan Pidato Penyampaian Selaku Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K., M.Si., dalam Siaran Pers nya, bahwa Terbit Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor: Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) Saja, bukan ditujukan untuk Insan PERS,Jurnalis atau Wartawan baik dari Segi Produk Terbit/Tayangan, Sebatas kepada Media massa. Kadiv Humas Polri juga menambahkan bahwa kebebasan pers telah dilindungi oleh Undang-Undang Pers.

Kadiv Humas Polri mengungkapkan, “Dalam Terbit Maklumat Kapolri tersebut di poin 2d tidak ada menyinggung , Menghalangi,Para media . Sepanjang memenuhi aturan kode etik jurnalistik, Peran media dan penerbitan pers tidak perlu Khawatir bahkan Merasa Resah karena Insan PERS tetap dilindungi UU Pers apalagi mengenai Kebebasan berpendapat tetap mendapat jaminan konstitusional Negara,” Ucapnya.

Sehingga Terkait kebebasan pers, Polri bahkan telah memiliki perjanjian kerja sama (MoU) dengan Dewan Pers. “Polri selama ini menjadi institusi yang aktif mendukung kebebasan pers. MoU dengan Dewan Pers menjadi komitmen Polri untuk tetap mendukung kerja teman-teman pers supaya bekerja sesuai dengan undang-undang,” tambah Argo.

Masih menurut ,(Kadiv)Kapala divisi Humas Porli menjelaskan terkait isi pernyataan atau Cuplikan Maklumat Kapolri Beberapa hari lalu,pada Poin, “ Pasal 2d terhadap Maklumat Kapolri yang dipersoalkan oleh Para organisasi Jurnalis mengenai isi, konten yang diproduksi dan disebarluaskan bertentangan dengan UUD 1945 dan ideologi negara Pancasila, seperti yang mengandung unsur berita bohong atau hoax, SARA, mengadu domba, bernada perpecahan, provokatif, hingga mengakibatkan gangguan Situasi kamtibmas yang tidak Kondusif.
Tetapi jika mengandung hal yang dilakukan tersebut atau yang di larang di langgar sesuai aturan.

Sudah sepatutnya.Aparat negara harus hadir untuk menjaga kedaulatan Bangsa dengan caranya untuk melakukan penindakan dan pencegahan Persuasif Selama isi konten yang diproduksi dan penyebarannya tidak berkenaan atau pun bertentangan dengan Nilai-nilai kerukunan baik Persatuan dan Kesatuan bangsa Indonesia, tentu nya dapat dibenarkan.

Terakhir Pesan kami dari Pihak polri tidak di Benar kan,jika mengakses, mengunggah, menyebar kembali yang dilarang atau pun yang ada indikasi tindak pidananya, karena dapat dikenakan Sanksi Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik(ITE),” cuma itu saja yang dapat kami sampaikan,tegas Argro.

Penulis :“E©/Tim-Red”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *