Sesuai Arahan Gubernur Jatim, PLH Bupati Kembali Tatanan Birokrasi Pemkab Jember

Teropongindonesianews.com-JEMBER

– Curat Marut yang selama ini terjadi di tubuh Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember, akhirnya diseleaikan dan dikembalikan pada sesuai arahan Gubernur Jawa Timur.

Hal ini disampaikan langsung oleh PLH Bupati Jember Hadi Sulistyo pada acara “Pengarahan PLH Bupati Jember menata kembali birokrasi di Pemkab Jember dalam rangka Transisi pemerintahan” yang berlangsung di Aula Pb. Soedirman Pemkab Jember pada, Senin 22 Februari 2021 pagi.

Menurutnya, tujuan dari pengarahan ini. merupakan melaksanakan arahan Gubernur, dimana produk hukum yang dilakukan oleh Mantan Bupati Faida tersebut ilegal dan tidak sah karena tanpa adanya persejutuan Gubernur Jatim.

“Dengan adanya pengarahan ini, sudah jelas yang disampaikan pak inspektorat bahwasannya semua produk hukum setelah bupati melakukan cuti dan diluar tanggungan negara dinyatakan tidak sah karena tidak adanya persetujuan dari gubernur,” Ujar PLH Bupati Jember.

Teropong Indonesia news.

Tak hanya itu, PLH Bupati Hadi juga menjelaskan, hal ini dilaksanakan sesuai surat dari gubernur jatim untuk melakukan pengembalian, dimana tidak ada lagi PLT maupun PLH dan dikembali ke pejabat definitif, agar masyarakat kembali terlayani.

“saya sebagai PLH Bupati bukan membuat kebijakan baru. tetapi, saya melaksanakan amanah surat gubernur untuk bisa dilakukan dilakukan dikabupaten Jember, supaya birokrasi di jember ini kembali berjalan normal serta semua pejabat PLT dan PLH dikembalikan pada pejabat definitif supaya masyarakat ini bisa terlayani dengan baik,” Jelasnya.

Sementara itu, kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur Helmi Perdana Putra, menyampaikan, bahwa pihaknya ini melakukan pengembalian Marwah Gubernur Jatim yang selama ini tidak pernah digubris oleh Bupati Sebelumnya.

“Saya tidak punya kepentingan apapun. Kami hanya ingin mengembalikan marwah gubernur sebagai simbol negara dan wakil pemerintah pusat”, katanya.

Selain itu, selama ini banyak kebijakan – kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi yang dengan sengaja tidak gubris, akhirnya gubernur memberikan arahan untuk melakukan pengembalian tersebut.

“Banyak aturan dan kebijakan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat yang mandeg di Jember dan sengaja memang di mandegkan”, ungkap Ka. Inspektorat Jatim. ( tatang )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *