Nur Faisal. MH Kritik MH. Sai’d Abdullah Yang Gelar Hajatan Besar, Sementara Habib Rizieq di Bui

Teropongindonesianews.com-Sumenep

Ketua Badan Anggaran (banggar) DPR RI MH. Sa’id Abdullah berencana menggelar pesta pernikahan anaknya, dan acara tersebut akan dilaksanakan pada 14 maret 2021 di kediamannya di Kabupaten Sumenep disertakan dengan konsep yang cukup mewah walaupun di masa pandemi Covid-19. (Jum’at, 12/03/21)

Bahkan tampak undangan mewah VIP telah tersebar kepada berbagai pihak untuk perhelatan pesta besar yang akan gelar oleh anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPR RI itu, alhasil rencana pesta Sa’id Abdullah dikritik oleh Nur Faisal. MH selaku Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Jawa Timur, sekaligus Koordinator Bidang Kajian dan Monitoring KNPI Jawa Timur CARE Covid-19, dirinya menuding pesta pernikahan yang akan digelar oleh Sa’id Abdullah tidak berbanding lurus dengan visi-misi pemerintah dalam penanganan Covid-19, sehingga citra Pemerintah Pusat sangat di rasa tidak baik.

“Harusnya para pejabat negara sekelas ketua badan Anggaran DPR RI bisa menghormati dan patuh serta ikut mendukung terhadap keputusan pemerintah pusat tersebut, akan tetapi malah tidak berbanding lurus dengan visi serta misi pemerintah dalam penanganan covid19 di Indonesia ini preseden buruk bagi pemerintah pusat dengan pola kepemimpinan yang tidak konsisten terhadap kebijakan yang dibuat sendiri oleh pemerintah di Republik ini,” tegas Nur Faisal.

Preseden buruk menurut Thomas Paen adalah :

  • Dia yang akan membuat kebebasannya sendiri terjamin harus menjaga bahkan musuhnya dari penindasan; karena jika dia melanggar kewajiban ini dia menetapkan preseden yang akan menjangkau dirinya sendiri.

Nur faisal meminta kapolda jawa Timur untuk melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap kegiatan tersebut karena Pemerintah Pusat kembali memperpanjang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali dan 3 Provinsi diluar Jawa dan Bali sampai 22 maret 2021 sebagaimna tertuang dalam surat intruksi Menteri Dalam Negeri No 5 tahun 2021, tentang pemberlakuan PPKM jilid tiga dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Tidak hanya itu, Nur Faisall sebagai aktivis kondang mengatakan pejabat negara memiliki status sama dimuka hukum dalam penegakan PPKM, akan tetapi beredar kabar pejabat publik Se – Jawa Timur turut diundang untuk menghadiri pesta pernikahan tersebut sehingga akan menelan biaya 20 Miliar Rupiah, padahal Negara dalam keadaan Resesi Ekonomi akibat Covid-19.

“bukankah pejabat Negara juga warga negara yang memiliki kesamaan derajat dimuka hukum bahkan dalam pengekan PPKM, dan kabarnya mayoritas pejabat publik baik legislatif, ekskutif dan yudikatif se madura dan jawa timur diundang di acara tersebut sehingga rentan penyebaran virus covid19 yang menakutkan ini, dan rencana kegiatan pribadi ketua banggar DPR RI ini sungguh melukai dan nenodai rasa keadilan publik apa lagi konsep kegiatannya dikabarkan akan menelan biaya sekitar 20 miliar Rupiah” jelasnya.

Diakhir wawancara, pendiri GMNI Cabang Pamekasan itu mengatakan perlu adanya pemeriksan kepada Sa’id Abdullah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap kekayaan Sai’d Abdullah karena pihaknya hawatir ada penyalahgunaan uang Negara.

“maka perlu kiranya BPK atau badan Audit keuangan negara terhadap kekayaan ketua badan Anggaran DPR RI dari praksi PDI Perjuangan ini karena dihawatirkan ada penyalah gunaan keuangan Negara apa lagi yang bersangkutan pernah disebut sebut sebagai panglima kedua dugaan korupsi pengadaan Al-qur’an,” jelas Nur Faisal

(Rb/Edy Purnomo).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *