Memberhentikan Ratusan THL Di Masa Pandemi Sangat Tidak Manusiawi

TeropongIndonesia.news.com

Banyuwangi – Ketua LSM perintis kabupaten Banyuwangi, Holili Abdul Ghani Senin 15/03/21 hadir bersama beberapa aktifis Banyuwangi dalam hearing di DPRD Banyuwangi yang di pimpin oleh Ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi, Irianto.

Menurut Ketua LSM Perintis kabupaten Banyuwangi, Pemkab Banyuwangi harus mempertimbangkan kembali sebanyak 331 THL yang di berhentikan.

“Disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD sejak tahun 2018 itu sudah ada surat edaran untuk tidak menerima tenaga honorer tapi pada kenyataannya dari tahun 2018 sampai detik ini ada SK baru yang di keluarkan terhadap para THL dan anehnya lagi mereka di putus kerja tanpa analisa yang jelas dan tanpa dasar yang jelas ” Ujar Holili.

Lanjut Holili ” Dalam situasi pandemi ini sangat tidak manusiawi lagi jika harus memberhentikan ratusan para THL sementara anggarannya masih ada, mestinya dengan Bupati yang baru dengan program 10 ribu lapangan pekerjaan ini kok malah di hadiahi pemutusan kerja terhadap para THL ini jelas bertolak belakang ” ungkap Holili abdul ghani.

Ketua LAM Perintis ini berharap bukan hanya mereka bekerja kembali tapi kembali ke dasar hukum mereka sebagai pekerja harian lepas, mereka yang di putus kerja ada yang sudah 26 tahun bekerja bahkan ada yang baru bikin seragam sudah di putus kerja

Sementara itu Andi purnama selaku pengamat indenden juga menentang keras pemberhentian 331 THL yang dominan bekerja di dinas kesehatan dan satpol PP.

“Hearing ini oleh eksekutif dan di fasilitasi legislatif serta rekan-rekan aktivis di Banyuwangi menurut saya belum fokus karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan aktivis serta analisa yang belum di ungkap, kemudian analisa dasar tadi sempat di ungkap penggunaan anggaran sudah muncul dan di ketok palu berarti anggaran untuk satu tahun kedepan kepada THL sudah ada anggarannya tetapi kenapa ada pemberhetian kepada THL tersebut ini patut kita pertanyakan bagaimana menyusun analisa kajian tersebut ini sangat tidak singkron terhadap kajian dan tahapan-tahapan tata di kelola negara ” pungkas Andi purnama. (Kur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *