Di duga Memberi Keterangan Palsu Mantan Kades Kebunan di Laporkan

Teropong Indonesia News,
Asmawi (55) warga Desa Kebunan, Kec. Kota Semenep, Kab Sumenep, telah melaporkan oknum mantan Kepala Desa Kebunan ke Polres Sumenep pada tangal 30 maret 2021 atas dugaan membuat keterangan palsu.

saat jumpa pers, Asmawi yang di dampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Ach. Supyadi, SH, MH menyampaikan, bahwa keterangan palsu itu termuat di dalam berkas pengajuan sertifikat ke Pertanahan Sumenep oleh Abdur Rahman mantan Kades Kebunan, padahal tanah yang diajukan milik Asmawi.

” tanah milik klien (Asmawi, red) saat akan mengajukan sertifikat ke pertanahan dan dia tidak diberi tanda tangan oleh pihak Kantor desa Kebunan. Dengan alasan karena sebelumnya telah ada yang mengajukan permohonan atas tanah itu,” ujar Supyadi.Rabu, (31/03/2021).

Supyadi menambahkan, bahwa informasi yang diterima dari BPN, didapati tanah yang dikuasainya selama turun temurun dari dulu, kini telah ada pihak lain yang berusaha merebut tanahnya secara diam-diam dengan cara mengajukan permohonan pengakuan hak atas objek yang ditempatkan di BPN Sumenep.

“Saat kami mau lakukan pendaftaran hak di BPN. Menurut keterangan petugas bahwa tanah itu sudah ada yang mendaftar sertifikat, dan ada surat pengakuan Hak atas nama Abdur Rahman,” paparnya.

Supyadi juga mengungkapkan, Kalau tanah milik kliennya saat ini prosesnya di BPN sudah muncul SU(surat ukur) bahkan hampir mau terbit sertifikat cuma tinggal nunggu tanda tangan kepala BPN.

“Untung saja kami dengan cepat, hingga akhirnya kami langsung lakukan pemblokiran terhadap sertifikat tersebut,” jelasnya.

Jadi setelah kami lakukan pemblokiran sertifikat di BPN, juga kami lakukan langkah untuk melaporkan kasusnya ke polres Sumenep dengan bukti lapor Lp-B / 77 / lll / Res.1.9 / 2021 / RESKRIM / SPKT POLRES SUMENEP, untuk pemalsuan dokumennya. Biar kejadian seperti ini tidak terulang kembali,terangnya.

Supyadi berharap demi keadilan dan berkekuatan hukum proses peradilan dengan harapan yang memuaskan. ” Lebih pada BPN untuk berhati-hati dalam proses proses penerbitan sertifikat dan kepada pihak kepolisian yang mengusut kasus tanah ini dengan seadil-adilnya “, Pungkasnya.Teguh/Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *