Di duga Lemah Dalam Pelayanan, Pendamping PKH Layak Di laporkan Pada Presiden

Diduga Kurang Transparan Dan Tak Maksimal Dalam Hal Pelayanan, Warga Sumberrejo Paiton Pertanyakan Penyaluran Dana PKH

Teropongindonesianews.com Probolinggo

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya demi mensejahterakan atau meringankan beban ekonomi masyarakat, melalui beberapa program bantuan yang diturunkan, baik di kota maupun ke berbagai pelosok desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal tersebut akan terlaksana dengan baik dan memuaskan bagi masyarakat jika sistem pendistribusiannya dilaksanakan dengan baik dan terbuka kepada masyarakat, lebih-lebih pada pihak penerima manfaat.

Baru – baru ini Arofiq 50 tahun warga desa Sumberrejo Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo merasa kecewa atas layanan pihak pendamping PKH inisial YK yang dinilai kurang terbuka dalam memberikan pelayanan pada masyarakat / pihak penerima bantuan PKH untuk biaya pendidikan. Diketahui bahwa sebelumnya Arofiq telah menerima bantuan biaya pendidikan melalui program PKH sebesar 450 ribu diterima setiap empat bulan sekali dan berlangsung kira-kira dua tahun lamanya.

Saat Arofiq dikonfirmasi 03/04/21 dirinya merasa kecewa atas sikap salah seorang pendamping PKH inisial YK. Menurut dirinya YK dinilai kurang ikhlas dan kurang terbuka dalam memberikan layanan pada masyarakat / penerima bantuan. Hal itu dirasakan ketika bantuan PKH untuk biaya pendidikan anaknya ada dugaan dihentikan secara sepihak, padahal anaknya saat ini masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar.

Arofiq juga menerapkan bahwa hal tersebut pernah ditanyakan pada YK selaku pendamping, lalu YK minta nomor NIK nya di kirim. Namun setelah nomor NIK tersebut dikirim ke YK tak kunjung ada jawaban yang jelas, beberapa kali YK dihubungi via ponselnya tidak diangkat. Itulah yang jadi alasan rasa kecewa dan kaget yang saya rasakan. Kata suami Misyati tersebut sambil menunjukkan foto copy KTP dan Kartu Keluarga Sejahtera.

Saat dikonfirmasi berkenaan dengan hal tersebut, seorang pendamping PKH inisial YK tak mau memberikan jawaban. Yang semestinya pihak pendamping dalam menjalankan tugasnya mengedepankan sikap yang ikhlas dan terbuka agar tidak muncul berbagai kecurigaan dari masyarakat..?!!

Secara terpisah Amir Mahmud Ketua Umum Lembaga Pemantau dan Pengawas Anggaran Negara (LPPAN) akan turun ke masyarakat guna melakukan serangkaian investigasi dan berupaya mengumpulkan beberapa bahan keterangan dari masyarakat. Untuk selanjutnya pria asal Situbondo tersebut berencana melayangkan surat kepada Presiden RI, KPK, KAPOLRI, Kejaksaan Agung RI, kementerian sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, serta beberapa instansi terkait termasuk Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, agar ikut memantau sistem penyaluran program pemerintah yang turun untuk masyarakat Desa Sumberrejo Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.

Untuk sementara waktu pria asal Situbondo tersebut mengatakan, ” Kami fokus terhadap laporan perihal sistem penyaluran dana BANSOS yang sudah masuk ke Polres Probolinggo “, Pungkasnya. Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *