September 14, 2021

BREAKING NEWS Daerah Pemerintah Pendidikan

Polda Jatim Gandeng PWNU Jatim Sukseskan Vaksinasi

Wahyu
September 14, 2021

Teropongindonesianews.com

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta didampingi Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim, KH. Marzuki Mustamar dan Rois Syuriah PWNU Jatim KH.Anwar Manshur bersama Pejabat Utama Polda Jatim serta Kapolres Sidoarjo, melakukan pengecekan vaksinasi di kalangan pelajar dan Santri di kabupaten Sidoarjo, pada Selasa (14/9/2021). Hal ini sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah, guna terwujudnya herd immunity di Jawa Timur.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta didampingi ketua PWNU Jatim KH. Marzuki Mustamar, Rois Syuriah PWNU Jatim KH.Anwar Manshur, Pengurus Yayasan dan Pejabat Utama Polda Jatim serta Kapolres Sidoarjo, melakukan pengecekan vaksinasi tahap pertama dengan target 6000 dosis, yang dibantu 60 tenaga kesehatan dan berlangsung selama dua hari, menggunakan vaksin jenis sinovac untuk kalangan pelajar di Yayasan Pendidikan Sosial dan Ma’arif (YPM) Taman, kabupaten Sidoarjo.

“Pada hari ini, Polda Jawa Timur bersama Biddokkes melakukan kegiatan vaksinasi di YPM, dengan jumlah 6000 dosis yang laksanakan selama dua hari, sekarang 3000 dosis dan besok 3000 dosis,” ucap Kapolda Jatim usai melakukan pengecekan vaksinasi.

Ini bagian dari strategi vaksinasi dengan sasaran kepada murid-murid serta para Santri tingkat SMP dan SMA dimana dalam beberapa waktu yang lalu Polda Jatim telah melaksanakan vaksinasi kepada seluruh jajaran.

“Lalu kami juga akan bersama-sama terus dengan PWNU, di dalam meningkatkan akselerasi vaksinasi. Besok rencana kami akan rapat. Dalam rapat ini kami berdiskusi bagaimana mempercepat penyerapan vaksinasi di Jawa Timur. Tentunya PWNU dengan seluruh jajarannya tadi kami berdiskusi sudah siap dalam pelaksanaanya. Dengan program ini dan tujuan dari rapat ini, nantinya akan mencari orang, tempat, sistem, dan mekanisme yang disepakati, sehingga nanti rencananya kami hanya melakukan dropping vaksin, yang nantinya ada satu atau dua orang dari pihak Polri maupun dari Kodam,” paparnya Kapolda Jatim.

“Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar, setiap kali didropping langsung habis. Sehingga ini nanti akan disebar di seluruh Jawa Timur. Harapannya, target 70% dari 31 juta yang sudah ditetapkan pemerintah, itu akan lebih cepat dicapai oleh Jawa Timur, tentunya dengan sinergi bersama,” lanjutnya.

“Mohon dukungan baik kepada masyarakat, kami akan siap selalu melaksanakan vaksinasi, ayo datang ke Bhabinkamtibmas, datang ke Babinsa, datang kepada RT, RW dan melapor, nanti secara berjenjang akan disiapkan vaksin pada masyarakat,” ajak Kapolda untuk masyarakat bervaksin.

Sementara terkait dengan levelering Irjen Pol Nico Afinta juga menjelaskan ada beberapa parameter, yaitu respon yang dilakukan oleh suatu wilayah terhadap permasalahan angka positif, angka sembuh, dan angka meninggal.

Respon tersebut ada tiga parameter. Yang pertama berapa banyak testing yang dilakukan, berapa banyak tracing yang dilakukan, dan bagaimana tingkat kesuksesan treatment yang dilakukan.

“Ini selalu dievaluasi oleh Menkes dan ada beberapa daerah, misalkan kemarin Lamongan, Tuban, sudah turun menjadi level satu. Karena respon yang dilakukan terhadap permasalahan itu baik. Untuk daerah-daerah yang masih di level 3, kami harapkan melakukan hal yang sama, sehingga dengan terus turunnya level nanti salah satunya nanti proses PTM akan dapat dilakukan sesuai aturan. Tapi harus vaksin semua jadi baik guru, murid maupun perangkat di dalam satu lembaga pendidikan itu semuanya divaksin,” tandasnya Kapolda Jatim.

Ketua PWNU Jatim KH. Marzuqi Mustamar juga menyampaikan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kepolisian dalam hal ini Polda Jatim, untuk mensukseskan program pemerintah ini, baik di kalangan warga nadliyin maupun lembaga pendidikan NU dan pesantren.

“Kami NU di samping punya satgas covid, tugasnya antara lain juga melakukan, mendukung, dan koordinasi tentang vaksinasi, kami terus mendorong pesantren-pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Ma’arif, diniyah-diniyah, dan masyarakat jamaah, untuk terus mau menerima vaksin, Alhamdulillah kami sukses, dari Polda dari Polres masing-masing rata-rata PTNU dapat ribuan vaksin,” jelasnya KH. Marzuqi Mustamar.

Santoso-Redaksi

BREAKING NEWS Daerah Narkoba Pemerintah Politik / Hukum

Partai UKM Indonesia Sebut Ambang Batas 20 Persen Merupakan Hegemoni Politik Kekuasaan Korup

Wahyu
September 14, 2021

Teropongindonesianews.com

Jakarta – Partai UKM Indonesia meminta kepada Pemerintah, DPR RI dan Mahkamah Konstitusi merubah Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden. Presidential Threshold (PT) adalah hegemoni politik kekuasaan yang cenderung korup.

“PT akan melahirkan politik dagang sapi atau bargaining position politics, yang akhirnya melanggengkan korupsi dan kesewenang-wenangan. Buktinya walaupun presiden-nya bagus tapi para menteri dan para pimpinan partainya banyak yang busuk dengan menjadi koruptor,” kata Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia kepada media, Selasa (14/09/2021) di Jakarta.

Katanya, kekuatan presiden menjadi sedikit melemah karena kekuatan partai terlalu dominan mengatur presiden terpilih. Yang mana pada akhirnya menteri-menteri-nya banyak diisi para menteri brengsek yang menjadi kapal keruk menguras APBN.

“Kalau PT atau ambang batas capres-cawapres 20 persen, akan banyak lahir pemimpin alternatif dan rakyat berhak memilih yang terbaik. Selain itu presiden akan lebih kuat karena dipilih oleh rakyat dan bukan dideterminasi partai politik,” jelas pria yang disapa Gus Din ini.

Menurut Ketua Umum dari kalangan Milenial ini, sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu PT mengharuskan 20 persen. Katanya, kehadiran PT ini dirunut dari proses amandemen UUD 1945 sejak tahun 1999 hingga 2002.

“Ambang batas ini terus naik. Pemilu 2004 mensyaratkan perolehan 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara sah. Kemudian pada Pemilu 2009, syaratnya naik menjadi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah, dan angka tersebut dipakai hingga kini,” jelas Gus Din.

Sarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini, menilai penetapan ambang batas pencalonan presiden adalah upaya pemusatan hegemoni kekuasaan.

“PT adalah upaya mengonsentrasikan kakuasaan pada kelompok dan parpol tertentu. Hal ini sebenarnya bagian dari permainan oligarki yang hegemonik dan absolut,” tukas Gus Din.

Gus Din menilai partai politik hari ini hanya menjadi oligarki kekuasaan kelompok pemilik modal yang bertujuan utama mempertahankan akumulasi kekayaan. Partai politik hanya menjadi mesin pengumpul suara dan dukungan saat pemilu belaka.

“Padahal partai politik harusnya memberikan pendidikan politik yang partisipatif dan demokratis. Pilpres dengan sedikit kandidat akan membawa pada degeneratif moral politik,” tegas Gus Din yang juga disosialisasikan untuk Indonesia 2024.

Terakhir katanya, sejumlah upaya hukum memang telah dilakukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengurangi atau menghapus ambang batas pencalonan presiden. Sejauh ini, upaya tersebut selalu gagal dan gagal lagi.

“MK malah memperkuat oligarki parpol dan tidak menolak sistem politik PT yang sangat hegemonik. Bahkan merusak tatanan, etika moral politik yang kuat lanjutnya,” pungkas Syafrudin Budiman.

(TG-red)

BREAKING NEWS Daerah Pemerintah TNI

Sambangi Candigatak Petugas Ajak Warga Disiplin Prokes

Wahyu
September 14, 2021

Teropongindonesianews.com

Boyolali. Dalam upaya mencegah gangguan kamtibmas, Babinsa Desa Candigatak Koramil 06/Cepogo Sertu Aris Mahmud bersama anggota Polsek Cepogo , berpatroli di wilayah binaan dan menyambangi pos-pos kamling. Senin Malam (13/09/2021).

Mereka mendatangi warga yang sedang melaksanakan ronda, selain untuk menyampaikan pesan kamtibmas, juga sosialisasi protokol kesehatan.

“Pos kampling masih sangat efektif dalam menjaga kamtibmas di wilayah. Jika mengetahui sesuatu hal yang mencurigakan atau kejadian menonjol petugas ronda agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian maupun koramil ” kata Babinsa.

Pihaknya juga menyampaikan kepada warga, untuk senantiasa menjaga kesehatan diri, yaitu dengan mengenakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menerapkan jaga jarak sosial guna mencegah penyebaran Covid-19.

”Kalau jaga ronda ya jangan berkerumun ,ingat maskernya dipakai.”ujar Babinsa .

Kegiatan patroli ini merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh aparat kewilayahan dalam upaya menghidupkan kembali kegiatan siskamling.

Karena keamanan bukan hanya tugas dan tanggung jawab apparat keamanan saja, tapi juga semua warga mempunyai tanggung jawab dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing

(Agus Kemplu)

BREAKING NEWS Daerah Pemerintah

Pemkab Pamekasan Siapkan Pasar Tangguh Bencana Di Kawasan Pantai Utara

Wahyu
September 14, 2021

Teropongindonesianews.com

Pamekasan-Berbagai upaya dioptimalkan oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Pamekasan Jawa timur untuk membentuk ketangguhan masyarakat. Salah satunya dengan membentuk pasar tangguh bencana (pastana) di kawasan Pantai Utara atau Pantura, Bumi Gerbang Salam.

Untuk Pastana ketiga rencananya akan dicanangkan pada pasar tradisional Waru, Kecamatan Waru. Sementara pastana pertama dan kedua adalah pasar Kolpajung dan pasar 17 Agustus telah dioperasikan, beberapa waktu lalu.

“Untuk pastana ketiga menyusul di Kecamatan Waru, kita masih menjajaki kemungkinannya karena letaknya yang semrawut. Kita harus mengatur dulu,” kata Koordinator Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, Budi Cahyono, Senin (13/9/2021).

Dikatakannya, bahwa pihaknya belum bisa memastikan rencana peresmian pastana lantaran tengah mempersiapkan persoalan teknis yang ada di lapangan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan akan ada pastana kembali setelah peresmian pasar Waru tersebut.

“Karena program ini berkelanjutan, jadi tidak berhenti sampai di situ. Kami akan koordinasi dengan Disperindag (dinas perindustrian dan perdagangan, red) juga,” tukasnya.

Budi melanjutkan, pada dasarnya konsep besar pembentukan pastana itu bukan terbatas untuk penanganan covid-19 saja. Melainkan, bisa tangguh dalam segala bentuk bencana yang masuk dalam program itu, guna memberi edukasi tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana pada segenap lapisan masyarakat.

“Mengetahui resiko-resiko terdampak yang mungkin akan terjadi. Ya sekarang covid-19, tapi bencana itu kan tidak hanya covid-19. Kita mau mengedukasi masyarakat,” ujarnya.

Dia berharap, pedagang dan pengunjung yang ada di pasar berkonsep tangguh bencana agar dapat mematuhi protokol kesehatan (prokes). Yakni dengan memakai masker, mencuci tangan sebelum masuk pasar, dan melewati bilik disinfektan di pintu utama pasar.

Hal itu dilakukan untuk memutus penyebaran covid-19 di kawasan Transaksi jual beli juga,” ungkapnya.

(Sg)

BREAKING NEWS Daerah Pemerintah

Pemkab Pamekasan Rutin Berikan Pendistribusian Air Bersih Untuk Daerah Terdampak Kekeringan

Wahyu
September 14, 2021

Teropongindonesianews.com

Pamekasan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur mulai melakukan pendistribusian air bersih kepada masyarakat. Terutama pada warga 219 Dusun yang terdampak kekeringan musim kemarau tahun ini di Bumi Gerbang Salam, Senin (13/9/2021).

Pelepasan armada air bersih tersebut dilakukan swcara simbolis oleh Bupati Pamekasan, H.Baddrut Tamam. Juga secara khusus didampingi jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) di pelataran Mandhapa Aghung Ronggosukowati untuk daerah terdampak kekeringan

Baddrut Tamam selaku Bupati Pamekasan menyampaikan, bahwa pendistribusian air bersih memang selalu rutin dilakukan pada setiap musim kemarau tiap tahunnya. Tetapi, untuk jumlah daerah terdampak kekeringan tahun ini banyak berkurang daripada tahun-tahun sebelumnya.

“Hampir setiap tahun kita melakukan hal seperti ini, cuma yang membedakan tahun ini ada progres positif yang telah kita lakukan,” ungkapnya.

Menurutnya, adanya penurunan jumlah daerah terdampak kekeringan itu menjadi indikasi pencapaian pemerintah. Terutama dalam melaksanakan program mengurangi angka kekeringan di berbagai titik rawan bencana tersebut hingga pelosok.

Salah satunya, termasuk program pasimas atau program andalan pemerintah di dalam penyediaan air minum, dan juga sanitasi bagi masyarakat perdesaan melalui pendekatan berbasis masyarakat setempat.

“Kalau progresnya bertambah berarti kerja pasimas serta pengeboran, dan pipanisasi yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini berarti gagal. Alhamdulillah dari tahun ke tahun volume pengiriman air ke beberapa desa terus berkurang,” tukasnya.

Sekedar diketahui, berdasar data resmi, terdapat 44 dusun yang musim kemarau tahun ini, sudah terlepas di zona kekeringan, semua dari total ada 263 dusun. Tak ayal jika pihaknya ikut bersyukur atas capaian luar biasa itu, karena air merupakan kebutuhan vital masyarakat yang harus terpenuhi

“Data yang saya terima, dari tahun pertama tahun 2018, ada 77 desa yang masuk kategori kekeringan, tahun ini sudah 73 desa, artinya ada 4 desa yang sudah tuntas menyelesaikan kekeringan. Dari jumlah itu, Ada 44 dusun yang sudah terentas dari kekeringan dari 263 dusun, artinya progresnya semakin positif,” terangnya.

Menurut Mas Tamam sapaannya, kerja pemerintah ini tidak bisa tunggal, dari satu elemen, fungsi dan tugas yang lain saling terikat. Bahkan diibaratkannya, seperti mobil, mesinnya bagus, bannya gembos tidak bisa jalan, mesin bagus, bannya bagus, tapi ada elemen lain yang fungsinya menggerakkan tidak berfungsi, juga tidak bisa jalan.

“Keseluruhannya itu tidak ada yang lebih mulai diantara satu dengan yang lainnya, sama,” tuturnya.

(Sg)