Banyuasin, Kabupaten Pertama dan Tercanggih Terapkan CMS SP2D Online Terkoneksi Modul Penerimaan Negara

Teropongindonesianews.com

Pangkalan Balai – Pemerintah Kabupaten Banyuasin merupakan Kabupaten pertama dan tercanggih di Provinsi Sumatera Selatan dalam menerapkan Cash Management System (CMS) SP2D Online yang terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN).

Dan aplikasi ini menjadi percontohan bagi daerah di Indonesia, mengingat CMS yang terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) hanya ada di Kabupaten Banyuasin dan Provinsi DKI Jakarta.

Launching CMS SP2D Online dan Terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) di laksanakan di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Selasa (28/9)2021) dengan ditandai pemukulan gong oleh Bupati Banyuasn H Askolani bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Sumsel Ibu Lidya Kurniawati Christiana, MM.

Dan juga penyerahan Piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut sejak 2011-2020 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang diserahkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Sumsel Ibu Lidya Kurniawati Christiana, MM kepada Bupati Banyuasin H Askolani.

Disaksikan oleh Wakil Bupati Banyuasin H Slamet SH, Kepala BPKP Provinsi Sumsel yang diwakili Koordiantor Pengawas Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP Darmawan SE AK MM, Direktur Keuangan Bank SumselBabel Samiludin, Kepala KPP Sekayu dan Kepala KPPN Sekayu, Kepala BPKAD Banyuasin Subagio, dan Kepala OPD dan Camat se Kabupaten Banyuasin.

Bupati Banyuasin H Askolani menegaskan bahwa dilaunchingnya Cash Management System’ (SP2D Online) yang terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagai wujud pelaksanaan visi misi Bupati Banyuasin yakni Pemerintahan Terbuka. Dan sekaligus sebagai inovasi dalam mewujudkan Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera.

Dari awal dilantik terang Askolani, dirinya bersama Wabup H Slamet menginginkan ada perubahan dalam pembangunan di Kabupaten Banyuasin sesuai dengan tagline Banyuasin Bangkit. Maka Kepala OPD dan Camat harus memiliki terosan dan inovasi.

” Launching CMS SP2D Online yang terkoneksi dengan
MPN merupakan Inovasi, ini cara kita mempermuda pelayanan kepada masyarakat, dan Alhamdulillah dari penjelasan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Sumsel Ibu Lidya Kurniawati Christiana, MM bahwa CMS SP2D Online merupakan Kabupaten pertama dan tercanggih di Provinsi Sumatera Selatan karena terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN). Bahkan punya Banyuasin ini sama dengan DKI Jakarta, ini inovasi yang luar biasa, “tegas Bupati Inovatif ini.

Dijelaskan Bupati Askolani, Cash Management System (CMS) dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah, terintegrasi dengan SIMDA Keuangan, dan terkoneksinya pemungutan atau pemotongan dan penyetoran pajak pusat dengan aplikasi modul penerimaan negara (MPN).

Hadirnya CMS dan Interkoneksi dengan aplikasi MPN, merupakan upaya pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam menerapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) khususnya dalam bidang pengelolaan belanja daerah, sehingga pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini tentunya sejalan dengan misi kelima Bupati Banyuasin yaitu meningkatkan keterbukaan dan keadilan untuk semua.

Penerapan sistem ini diharapkan memberikan kemudahan dan mengurangi tingkat kesalahan dalam melakukan transaksi keuangan baik bagi Bendahara Umum Daerah (BUD) maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),dimana terdapat proses validasi oleh sistem bank pada saat pengimputan data rekening penerima, sehingga tidak terjadi lagi pengembalian berkas oleh bank karena kesalahan penginputan rekening, dan data transaksi berupa SP2D secara real-time akan dapat divalidasi oleh bank Sumsel Babel. Hal ini akan mempercepat proses pencarian SP2D ke masing-masing SKPD atau pihak ketiga.

Dengan aplikasi ini semua bisa dilakukan Pengecekan secara realtime baik itu rekening, Informasi SP2D yang real-time dan tentu Mengurangi kesalahan transaksi

” CMS juga secara bertahap akan digunakan untuk transaksi non tunai di seluruh SKPD, dimana bendahara tidak lagi memegang uang secara tunai, namun seluruh transaksi di bendahara menggunakan transfer rekening. Hal ini tentunya akan mengurangi resiko penggunaan uang tunai dan memudahkan pemerintah daerah dalam mengelola kas, “terang Kepala Daerah Visioner Indonesia versi MNC Grup peraih Penghargaan Best In Local Comunity Development

Selain itu, jelas Bupati Askolani dengan telah terkoneksinya aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan aplikasi penerimaan negara, akan membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pelaporan pemungutan pemotongan dan penyetoran pajak pusat,sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.7/2020, yang selama ini dilakukan pencatatannya secara manual.

Diharapkan dengan adanya transaksi yang real-time, proses rekonsiliasi pajak pusat antara Pemkab Banyuasin dengan pihak KPP Pratama Sekayu dan KPPN Sekayu lebih cepat dilakukan, sehingga saksi penundaan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak tidak terjadi.

” Terima kasih kepada Kepala BPKP Perwakilan Sumsel, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumsel dan Direktur PT Bank SumselBabel yang telah memfasilitasi diimplementasikannya CMS dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan, dan terkoneksi pemungutan atau pemotongan dan penyetoran pajak pusat dengan aplikasi Modul Penerimaan Negara, “katanya.

SATU-SATUNYA Di SUMSEL

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Sumsel Ibu Lidya Kurniawati Christiana, MM menegaskan bahwa Kabupaten Banyuasn satu-satunya Kabupaten di Provinsi Sumsel yang memiliki CMS SP2D Online yang sudah terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN).

” Ini langka maju dari Pak Bupati Banyuasin beserta jajarannya, kami dari Kementerian Keuangan sangat mengapresiasi sekali. Dan perlu diketahui Kabupaten Banyuasin sama dengan DKI Jakarta karena sama-sama sudah terintegrasi antara CMSnya dengan MPN,”tegasnya.

Dijelaskan Lidya, dengan aplikasi ini maka akan mempermuda tatakelola Keuangan yang semakin cepat dan akurat mengurangi resiko kesalahan, kemudian laporan pajak akurat dan transaksi non tunai penyeluruh.

” Dan Banyuasin siap-siap akan menjadi daerah tempat belajar bagi daerah lain di Indonesia dalam menerapkan CMS SP2D Online yang terkoneksi dengan MPN, “katanya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel Buyung Wiromo Samudro yang diwakili Koordiantor Pengawas Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP Darmawan SE AK MM mengatakan penerapan CMS SP2D Online yang terkoneksi dengan Modul Penerimaan Negara yang dilakukan Pemkab Banyuasin merupakan terobosan yang sangat baik.

Karena sejalan dengan perkembangan dan modernisasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai alat bantu, dan penatausahaan keuangan daerah yang semakin banyak, serta dituntut untuk cepat dan tepat. Maka pemerintah daerah perlu untuk terus melakukan terobosan dan inovasi agar pengelolaan dana pemerintah dilakukan secara digital dan non tunai agar proses pengelolaan keuangan daerah dapat dengan muda merekam data dengan menggunakan suatu sistem informasi atau aplikasi yang terintegrasi, sehingga data yang tersedia dicatat dan dilaporkan secara valid diterima oleh pengguna infomasi.

Dengan dilakukannya percepatan proses penerapan CMS SP2D Online oleh Pemkab Banyuasin dengan Bank Sumsel Babel dalam menunjang proses pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel transparan, efektif dan efisien. Diharapkan mampu untuk memenuhi persyaratan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak. “Kami dari BPKP berharap dengan dilaunchingnya CMS SP2D Online Kabupaten Banyuasin kerjasama dengan Bank Sumsel Babel dan terkoneksi dengan Aplikasi MPN milik Kemenkeu, dapat mendorong Kabupaten/Kota yang lain di Provinsi Sumsel untuk menerapkan sistem ini secara menyeluruh, “harapnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan Bank SumselBabel Samiludin mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung pelaksanaan CMS SP2D Online yang terkoneksi dengan aplikasi Modul Penerimaan Negara.

“Kami Bank SumselBabel sebagai penyedia layanan keuangan siap memberikan layanan yang terbaik dan siap mensukseskan, hal ini sesuai dengan permintaan Pak Bupati Askolani setiap rapat RUPS, “katanya.

Santoso-Redaksi

Continue reading
Antisipasi Gelombang 3 covid-19 Kodim Sragen gencarkan serbuan vaksinasi

Teropongindonesianews.com

Kasus Covid-19 di Indonesia pada September 2021 mulai terkendali, tapi jumlah kasus corona di negara lain dalam tren meningkat. Kini, negara-negara seperti China, Singapura tengah menghadapi pandemi Covid-19 gelombang ketiga. Saat ini, Indonesia baru berhasil melewati serangan pandemi Covid-19 gelombang kedua. Pandemi Covid-19 gelombang ketiga di Indonesia diprediksi akan terjadi pada Desember 2021 (kontan.co.id).

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Kodim 0725/Sragen akhir akhir ini gencar melakukan serbuan vaksinasi. Biasanya Kodim Sragen menyelenggarakan di Makodim, dan mulai 20/09/2021 Kodim Sragen menyerbu wilayah pedesaan diantaranya Di Ds. Geneng Kecamatan Miri, Ds. Tunggul Gondang, Ds. Ngembat Padas gemolong, Ds. Jirapan Masaran, Ds.Karangmalang Masaran, Ds. Kaliwedi Gondang, Kilwonan Masaran, technopark solo dan lain lain.

Hari ini 28/09/2021 Kodim Sragen kembali menggelar pelayanan vaksinasi bagi pedagang pasar, sopir dan masyarakat umum di Koramil 01/Sragen.

Kodim menyiapkan 1700 Dosis vaksin sinovac hari ini. Tak seperti biasanya kodim kali ini menggandeng awak media Online Sragen untuk membantu pelaksanaan vaksinasi. Ada yang membantu input data, validasi kartu vaksin, cek suhu tubuh, pengatur antrian dan sebagainya.

Dandim 0725/Sragen Letkol Inf Anggoro Heri Pratikno,S.I.P mengatakan bahwa penanganan covid 19 adalah tugas bersama bukan hanya TNI polri dan nakes saja namun seluruh warga negara Indonesia juga ikut bertanggung jawab.

“Untuk itu kita mengajak para awak media Online diantaranya Cakra media, Bhayangkara media, Fokus Lintas dan Indonesia satu untuk menjadi sukarelawan dalam membantu proses vaksinasi, dan Alhamdulillah mereka merespon dengan baik dan senang hati untuk membantu Kodim berperang melawan covid-19”.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada teman teman awak media Online Sragen yang sudah mau menjadi relawan untuk membantu proses vaksinasi, semoga bermanfaat bagi warga Sragen pada khususnya dan Indonesia pada umumnya” tambah Dandim.

(Agus Kemplu)

Continue reading
Cegah Terjadinya Klaster PTM, Polres Kediri Kota Lakukan PPSS

Teropongindonesianews.com

Kediri Kota – Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di tengah Pandemi Covid-19 diantasipasi Polres Kediri Kota. Kapolres Kediri Kota membuat sebuah program yang diberi nama Polisi Presisi Sambang Sekolah atau PPSS.

Kapolres Kediri Kota AKBP Wahyudi S.I.K., M.H. mengungkapkan PPSS merupakan salah satu upaya mendukung kebijakan dari pemerintah, khususnya di Kota Kediri yang terkait Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Seperti diketahui saat ini beberapa sekolah di Kota Kediri telah melakukan uji coba PTM.

“Program PPSS ini kita buat untuk melakukan kontrol bagaimana penerapan protokol kesehatan saat pembelajaran tatap muka,” ungkap AKBP Wahyudi, S.I.K., M.H.

Dalam program PPSS ini petugas kepolisian akan melakukan pengecekan bagaimana protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka diterapkan di Sekolah, Mulai dari pengecekan suhu badan siswa ketika masuk ke sekolah, melakukan cuci tangan hingga jumlah siswa dalam kelas.

Petugas Polres Kediri Kota bersama Dinas Kesehatan melakukan rapid test secara acak kepada puluhan para siswa dan para pengajar sebelum masuk ruang kelas.

Uji coba Pembelajaran Tatap Muka ini akan dievaluasi dan hasilnya akan digunakan untuk menentukan kebijakan berikutnya. Apabila selama uji coba ditemukan ada kasus positif covid-19 maka akan ditintau ulang kebijakan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka.

Namun apabila selama ujicoba tidak ditemukan kasus baru, bisa dijadikan acuan untuk pelaksanaan PTM selanjutnya. Seperti perpanjangan waktu belajar tatap muka atau hari pelaksanaan pembelajaran tatap muka.

“Nanti setiap sepekan kita akan melakukan evaluasi terkait pembelajaran tatap muka. Hasilnya akan kita jadikan acuan untuk kebijakan selanjutnya,” tegas AKBP Wahyudi, S.I.K., M.H.

Santoso-Redaksi

Continue reading
Polres Gresik Bersinergi Dengan MUI Vaksinasi Menjaga Umat

Teropongindonesianews.com

GRESIK – Sebaran Vaksinasi Kabupaten Gresik terus dikebut untuk mengejar kekebalan tubuh. Ribuan orang menerima dosis vaksin yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik di Masjid Agung, Selasa (28/9/2021).

Vaksinasi Mandiri digelar oleh MUI Gresik, bekerjasama dengan Polda Jawa Timur dan Polres Gresik. Vaksinasi disebut sebagai ikhtiar lahiriyah sebagai upaya menjaga umat.

Para penerima vaksin adalah para kiai, pengurus dan keluarga MUI Gresik, guru madin, guru TPQ, para da’i dan masyarakat sekitar. Vaksin yang diberikan adalah jenis Sinovac.

“Pelaksanaan vaksinasi sebagai upaya ikhtiar lahiriyah mencapai herd immunity.

Disamping itu, vaksinasi disebut sebagai upaya menjaga umat dari serangan virus Covid-19,” ucap Ketua MUI Gresik,KH Mansoer kepada awak media, Selasa (28/9/2021).

Kabid Dokkes KOMBES POL Erwin zainul hakim bersama Dirbinmas KOMBES POL Asep rosadi M.P.A, dan didampingi Kapolres Gresik AKBP Mochammad Nur Aziz,SH,SIK,MSi, mengatakan, pihaknya siap mendukung penuh kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan oleh MUI Gresik. Hal tersebut sebagai wujud Polres dalam mendukung percepatan Vaksinasi dan sebagai ikhtiar melawan Covid-19.

“Ada sebanyak 2300 peserta yang mengikuti vaksinasi. Terdiri dari para kiai dan masyarakat sekitar Kebomas. Semoga dengan terlaksana vaksinasi penyebaran virus Covid-19 segera mereda,” kata dia.

Menariknya, dalam gelaran vaksinasi, panitia juga menyediakan foto board. Para peserta yang menggungah fotonya di media sosial dengan pose terbaik akan diberi hadiah. Panitia menyediakan 10 pemenang. Hadiahnya antara lain, berupa kaos cantik dan paket APD lengkap.

Santoso-Redaksi

Continue reading
Postingan akun “Filocoffe,” di akun Facebooknya, Menyinggung Pemerintahan Desa

Teropongimdonesianews.com

Terkait postingan saudara ,filocoffe, yang diduga atas nama, Yohanes Romianto Geor. Warga Dusun Legar, RT015, RW007 Desa Wolomotong.

Dalam postingannya diakun Facboknya, pada, Senin tanggal 27 september 2021 sebagai berikut,”

Terkait postingan yang di sebarkan di dinding Facebook menurut pemerintah desa tidak berdasar karena beliau tidak memilki data yang akurat.

Selebihnya pemerintah desa merasa postingan tersebut mencemari nama baik pemerintahan Desa.

Dimana, isi postingan itu pemerintah desa, berusaha mendiamkan atau merahasiai bantuan tersebut dengan cara mengkonfirmasi nama KK yang calon penerima bantuan secara tertutup.

Menanggapi postingan ini pemerintah desa, mengakui bahwa pemerintah tidak sedang anti Kritik terhandap kinerja pemerintahan, terutama dari warga desa Wolomotong yang sedang menjalankan tugas fungsi kontrolnya.

Namun, dalam postingan ini pemeritah merasa kecewa dengan warganya atas nama Romy Geor, karena terkait postinganya dinilai tidak menggunakan etika yang baik dan mencedarai pemerintahn desa Wolomotong.

Sejujurnya, pemerintah tidak sedang berjuang untuk menyembunyikan melainkan pemerintah memberikan data, sesuai persyaratan yang diminta.

Dengan demikian hal ini bukan merupakn rahsia bagi pemerintah desa melainkan, perintah desa menekankan bahwa syarat pertama dan utama bagi calon penerima bantuan adalah, belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti, BLT-AD, PKH, BST dan lainya. Bantuan, “BTPKLW” ini merupakan porgaram dari pemerintahan pusat .

Sekdes, Arkadius Dominikus Dewa kepada media menjelaskan bhawa data bantuan “BTPKLW” Bantuan Langsung Tunai Pedagang Kaki Lima & Warung, diperuntuk kepada, pelaku UMKM, namun, diberikan khusus kepada warga yang selama ini belum mendapatkan bantuan dari pemerintahan baik BLT-AD, PKH, BPNT dan BST, dan lainya namun harus memiliki usaha yang sekarang sedang aktif, tegasnya lagi.

Berdasarkan peryaratan tersebut maka, sekitar 29 KK yang tercata sebagai calon penerima bantuan itu. hanya diperuntuk untuk KK yang belum pernah mendapatkan bantuan.

Ketika ada pogram bantuan itu. Tambahnya lagi bahwa 29 KK calon penerima bantuan itu merupakan KK yang belum pernah tersentu oleh bantuan pemerintahan.

Pemerintahan Desa, meminta saudara Romy Geor, untuk hadir di kantor desa Wolomotong pada selasa 28, September 2021, dan memberi klarifikasi atau pertanggujawban atas apa yang diposting di akun facebooknya.

Ketua panitia pemilihan anggota BPD yakni sekdes Desa Wolomotong mengatakan bhawa saudra Romy adalah salah satu bakal calon Anggota BPD, yang sedang melengkapi administrasi sebagai persyaratan bakal calon dari Dusun Legar.

Dihadapan pemerintah desa Romy Geor, mengakui kesalahnya dan meminta maf atas perbuatanya. terhadap pemerintahan desa Wolomotong . Pnj.

Kepala desa Wolomotong meneriama uangkapan permintan maf dari saudra Romy Geor, dan mengingatkan agar ke depan jika ada persolan maka, sebaiknya secara terbuka dan hadir di kantor desa untuk meminta pertanggujawaban.

Pemerintah akan akan dengan senang hati menerima masyarakat yang merasa ada persoalan terakait pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat.

Dengan demikian kedepan kita saling menghargai satu sama lain.

Adeo

Continue reading