UMK Dumai Tahun 2022 Naik 0,9 Persen

Teropongindonesianews.com

DPC SPRMII Dumai: Walau mengalami kenaikan, tapi belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat

DUMAI – 3 Desember 2021 Dewan Pengurus Cabang Serikat Rumpun Melayu Industri Indonesia (SPRMII) Kota Dumai sangat kecewa dengan hasil UMK Kota Dumai dan menolak keputusan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Dumai tahun 2022. Pasalnya, UMK tersebut dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Menurut Ketua SPRMII Syed mohammad Azra di dampingi sekretaris Tengku Sayed Hasrian, penetapan UMK 2022 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sangat memberatkan masyarakat. Hal ini akibat tingkat kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan. Dan apabila dibandingkan dengan UMK tahun 2021 besaran kenaikan UMK kota Dumai hanya naik sebesar Rp.30.326.,- atau 0,9% dari tahun sebelumnya.
“Kita menolak angka kenaikan itu karena tidak sesuai kebutuhan riil masyarakat,” katanya.
Menurutnya , Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Hal ini membuat berbagai aturan turunannya yang berkriteria strategis dan berdampak luas, termasuk PP tentang Pengupahan, tidak bisa digunakan.
“Namun ada formula yang dapat digunakan untuk menentukan besaran UMK, yakni penghitungan dari dewan pengupahan. Dewan pengupahan kan setiap bulan melakukan survei kebutuhan riil masyarakat,” katanya.
“Dalam PP 36 nomor 2021 tentang Pengupahan disebutkan bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah, Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat penyerapan tenaga kerja dan media upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik atau BPS, kata nya lagi
Menurutnya, Kita sangat bersyukur karena kota Dumai sekali lagi tertinggi di Riau. Berikut Kelima daerah di provinsi Riau tersebut adalah Kota Pekanbaru Rp 3.049,675,79,- Kota Dumai Rp 3,414,160,86,- Kabupaten Rokan Hulu, Rp. 2.986,863,49,- Kabupaten Indragiri Hulu, Rp 3,097,706,00,- Kabupaten Indragiri Hilir, Rp 2,984,696,63,- kabupaten Kampar, – Rp 3,047,470,58,- kabupaten Bengkalis Rp 3,350,646,31,- Kabupaten Siak Rp, 3,114,237,83,- Kabupaten Pelalawan Rp, 3,030,598,54,- Kabupaten Kuantan Singingi Rp, 3,111,788,95,- Kabupaten Kepulauan Meranti Rp, 2,985,000,00,- kabupaten Rokan Hilir Rp, 3,009,416,38,” terangnya.(Rill)

Continue reading
Aksi Kapolsek Mojoroto Polres Kediri Kota, Belikan Becak Baru Untuk Ponijan Yang Menjadi Korban Pencurian Becak

Teropongindonesianews.com

Kediri Kota – Kapolsek Mojoroto Polres Kediri Kota, Kompol Muhklason telah melakukan hal tidak biasa. Ia membelikan becak baru untuk tukang becak yang bernama Ponijan warga Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto yang melapor telah kehilangan becaknya, Kamis (2/12/2021)

Menurut Kapolsek Mojoroto Kompol Mukhlason, Berawal seorang pria bernama Ponijan (55) warga Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri melapor ke Polsek Mojoroto telah kehilangan becak miliknya yang diparkir di teras depan rumahnya.

Pihaknya bersama anggotanya kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan identifikasi dan meminta keterangan saksi-saksi.

Karena merasa iba dengan kejadian itu, Kapolsek Mojoroto membelikan becak baru agar Ponijan tetap bisa melakukan aktifitasnya guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Semoga dengan becak yang baru ini bisa membantu kelangsungan hidupnya”, ungkap Kompol Muklason

Dia mengakui, kalau aksi pencurian becak adalah hal yang tidak biasa dan jarang terjadi. Sepanjang karirnya sebagai polisi, baru kali ini menemukan kasus pencurian becak.

“Petugas terus mencari pelaku pencurian becak milik Ponijan warga Kelurahan Campurejo. Upaya dari pihak petugas sudah memeriksa rekaman kamera pengawas yang ada dan memeriksa saksi – saksi di sekitar lokasi kejadian”, tambah Kompol Muklason.

Santoso-Redaksi

Continue reading
Rapat Kerja Dengan Menkopolhukam, DPD RI Mempertanyakan Indikasi Kerugian Negara Lebih 1000 Triliun Dalam Kasus BLBI

Teropongindonesianews.com

Jakarta – Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi memimpin Rapat DPD RI bersama Menkopolhukam dalam rangka membahas Penuntasan Penanganan Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Ruang Rapat DPD RI, Kamis (2/12).

Fachrul Razi mengatakan bahwa adanya indikasi kucuran dana BLBI oleh bank penerima dana didasarkan atas kebijakan pemerintah akibat adanya krisis ekonomi dan moneter tahun 1997/1998 yang bertujuan untuk memulihkan atau menyelamatkan stabilitas perekonomian negara yang diselewengkan, dan terindikasi tidak dipergunakan sesuai tujuan dan tidak dikembalikan dalam tempo yang ditentukan.

“Terkait Penuntasan BLBI Gate, DPD RI turut mempertanyakan adanya dugaan dana kerugian negara lebih dari 1000 Triliun, tetapi mengapa hanya di tagih sebesar 110 Triliun” ujar Fachrul Razi.

Senator Fachrul Razi menambahkan, DPD RI mengundang Menkopolhukam sebagai Ketua Pengarah dalam rangka mendengarkan penjelasan dari pihak Pemerintah terkait langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah.

“Oleh karena itu, pada kesempatan ini DPD RI ingin mendapatkan penjelasan yang konprehensif dari Menkopolhukam selaku Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI terkait penuntasan penanganan kasus BLBI” pungkas Fachrul Razi.

DPD RI menilai agar tim Satgas BLBI seharusnya dengan cermat memeriksa kembali, dalam laporan keuangan Bank-Bank penerima obligasi rekapitasisasi pemerintah, sebagai indikasi terjadinya pengaburan penerimaan bunga subsidi obligasi rekapitulasi tersebut.

“Didalam pos laporan keuangan satu – satunya Bank adalah hanya Bank BRI yang dengan jujur dan transparan menuliskan pos penerimaan pendapatan Bunga Obligasi rekapitulasi pemerintah secara transparan bahkan dalam catatan laporan keuangan tahun 2010 Bank BRI justru mengembalikan obligasi rekapitalisasi pemerintah pada halaman 65 (catatan atas laporan keuangan konsolidasi tahun 31 Desember 2011 dan 2010).

Sebagaimana kita ketahui, Bahwa sesungguhnya Nilai Kerugian pada Keuangan Negara dalam Mega Skandal BLBI, patut diduga adalah lebih dari 1000 Triliyun. ” Dana APBN kita yang 70% nilainya bersumber dari pajak yang disetor seluruh rakyat Indonesia tersebut diduga dibiarkan luput dari sorotan DPR RI/DPD RI dan tidak ditindak lanjuti penegakan hukumnya oleh KPK-Kejagung RI,” tegas Fachrul Razi.

Terakhir Senator Fachrul Razi menegaskan, seiring dengan itu, DPD RI juga telah menerima aspirasi masyarakat dan daerah yang pada dasarnya ingin mendapatkan transparasi mengenai Kasus BLBI ini terutama mengenai nilai kerugian negara serta proses penagihan dan/atau pengembalian fasilitas BLBI dari pada Obligator/debitor.

“Kami sepakat dengan Menkopolhukam dan Tim Satgas BLBI untuk terus mengejar 110 Triliun uang negara, namun DPD RI akan terus mendalami indikasi anggaran kerugian sampai 1000 triliun,” tegas Fachrul Razi.

Hadir dalam rapat kerja pembahasan BLBI dengan Menteri Polhukam RI diantaranya, Ketua Komite II Yorrys Raweyai, Ketua Komite III, Sylviana Murni, Waka Komite IV, Ajbar, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi, Sasmito Hadinagoro, Ketua LPEKN, serta Purnama T. Sianturi, Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara.

Santoso-Redaksi

Continue reading
Kunjungi Bandara Kertajati Majalengka, Bamsoet Yakin Tahun Depan Bakal Ramai

Teropongindonesianews.com

MAJALENGKA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang juga pimpinan KADIN Indonesia yakin, pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB)/Kertajati menjadi Pusat Bengkel Pesawat dengan menyediakan fasilitas maintenance, repair, and overhaul (MRO) bakal ramai. Melengkapi positioning BIJB yang akan dikembangkan selain sebagai bandara khusus haji dan umroh juga sebagai Pusat Logistik Nasional/Cargo Village.

“Data Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat mencatat 46 persen dari pesawat Indonesia masih melakukan MRO di luar negeri. Ini menunjukkan pasar kesempatan untuk mengembangkan fasilitas MRO sangat terbuka. Daripada pihak asing yang menikmati, lebih bagus BIJB dikembangkan sebagai pusat MRO Indonesia. Sehingga maskapai tidak perlu lagi melakukan MRO di luar negeri,” ujar Bamsoet saat melakukan kunjungan kerja dan bertemu managemen BIJB, di Kantor BIJB, Bandara Kertajati Majalengka, Kamis (2/12/21).

Turut hadir antara lain Direktur BIJB Muhammad Singgih, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto, Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin, Kakanwil Bea Cukai Cirebon Encep Dudi Ginanjar dan Kepala Biro BUMD dan Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Irfan Hadisiswanto. Hadir pula jajaran Asia Cargo Airlines, antara lain Group CEO Marco Isaak, Chief Operating Officer Fuad Bafana, serta Director of Air Operations Capt. Atiq M Amin.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum & Keamanan DPR RI ini menjelaskan, BIJB tinggal membenahi dan menambah beberapa infrastruktur. Antara lain membangun 10 hanggar, dengan 20 slot pesawat berbadan lebar, 16 slot pesawat berbadan sempit. Pembangunannya bisa memanfaatkan lahan 84,2 Ha yang berada dalam kawasan BIJB. Terlebih kawasan bandara masih luas, dari total lahan 1.800 hektare, masih ada 700 hektare yang belum dimanfaatkan.

“Investasi yang diperlukan mencapai Rp 2,5 triliun, dengan payback period diperkirakan mencapai 11,1 tahun. Relatif tidak terlalu tinggi untuk ukuran bisnis MRO. Tidak hanya dimanfaatkan oleh maskapai, MRO di BIJB juga bisa dimanfaatkan untuk merawat pesawat dan helikopter milik TNI-Polri,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini meyakini banyak investor yang tertarik. Mengingat berdasarkan kajian Kementerian Perindustrian, memproyeksikan potensi bisnis industri perawatan dan perbaikan pesawat atau maintenance, repair and overhaul (MRO) di Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai USD 2,2 miliar, naik signifikan dibanding tahun 2016 sebesar USD 970 juta. Hal ini seiring upaya pemerintah yang memacu pengembangan industri jasa penerbangan dalam negeri sejak tahun 2000 sehingga kinerjanya tumbuh dalam satu dekade terakhir.

“Apalagi industri MRO kita semakin kompetitif. Saat ini sudah mampu menyediakan berbagai jasa perawatan pesawat, antara lain airframe, instrument, engine, radio, emergency equipment, dan line maintenance,” pungkas Bamsoet.

Santoso-Redaksi

Continue reading
Puan Maharani: Bali Tuan Rumah Gelar Sidang Umum IPU ke-144

Teropongindonesianews.com

Ketua DPR RI Dr.(H.C) Puan Maharani menyatakan Pulau Bali merupakan tempat yang tepat untuk pelaksanaan Sidang Umum Inter Parliamentary Union (IPU).

Puan membanggakan keunggulan pariwisata Bali saat penutupan IPU General Assembly ke-143 yang digelar di Kota Madrid, Spanyol.

“Majelis IPU ke-144 akan menjadi Majelis kedua setelah pandemi, dan kami tidak bisa memikirkan tempat yang lebih baik untuk bertemu selain Bali.

Delegasi Parlemen dapat mengkombinasi antara melaksanakan tugas diplomasi parlemen dan menikmati keindahan Bali,” ujar Puan pada penutupan IPU General Assembly ke-143, di IFEMA Palacio Municipal, Madrid, Selasa (30/11/2021) malam.

Politisi PDI-Perjuangan ini menegaskan, Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam penanganan pandemi Corona.

Puan juga meminta anggota IPU tidak perlu khawatir datang ke Bali karena tingkat vaksinasi penuh (2 kali dosis) masyarakat di Pulau Dewata itu telah mencapai lebih dari 87 persen dari jumlah penduduk.

“Sedangkan di Indonesia secara keseluruhan, Indonesia telah mencapai 100 persen target yaitu 208 juta orang pada Maret 2022.

Saya berharap dapat menyambut Anda di Indonesia dan bekerja sama menuju pertemuan yang memiliki dampak,” tutur Cucu Proklamator RI Bung Karno itu yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian salam dengan Bahasa Spanyol di akhir sambutan.

Ia pun menyampaikan undangan perhelatan Sidang Umum IPU ke-144 dengan penayangan video. Puan lalu mendapat sambutan hangat dari para anggota IPU, termasuk dari Ketua Parlemen Spanyol dan Presiden IPU yang mengucapkan selamat dan berharap agar IPU General Assembly ke-144 di Bali dapat berjalan sukses.

”Indonesia siap menyambut delegasi IPU dengan baik. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa tahun depan di Indonesia. Gracias,” tutup legislator dapil Jawa Tengah V tersebut.

Sejumlah anggota IPU pun turut mendatangi meja delegasi Indonesia. Mereka menyampaikan komitmennya untuk datang ke Bali menghadiri Sidang Umum IPU ke-144.

IPU General Assembly ke-143 di Spanyol sendiri dihadiri oleh lebih dari 1.000 anggota parlemen 120 negara, dengan 40 di antaranya adalah Ketua Parlemen.

Sidang umum dilakukan dengan protokol kesehatan ketat, dimana setiap delegasi harus melakukan tes Covid-19 setiap 2 hari sekali.

Santoso-Redaksi

Continue reading