Teropongindonesianews.com
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng dan Masyarakat Wae Sano mengecam tindakan represif oknum aparat penegakan hukum Manggarai Barat. Respon mahasiswa dan masyarakat ini, buntut dari aksi demonstrasi penolakan rencana penambangan panas bumi Geothermal Wae sano, Labuan Bajo, Rabu (2/2/2022).
Melalui pantauan media ini, Ketua PMKRI Ruteng Nardi Nandeng, PMKRI dan masyarakat Wae Sano siap mengambil langkah hukum atas tindakan represif ini. Menurutnya, aksi demonstrasi yang berujung saling dorong ini diawali oleh tindakan aparat yang tidak mengijinkan kami untuk bertemu dengan Bupati Manggarai Barat Endi Endi.
“Aksi kami ini murni aksi damai. Dari awal kami bersikap untuk siap bertatap muka dengan bupati Edi Endi. Namun masa aksi dihadang dan dihentikan. Inilah picu keributan”. Jelas Nardi.
Dia melanjutkan tindakan oknum aparat ini sangat tidak manusiawi dan menjadi preseden buruk penegakan hukum kota super premium ini.
“Ini preseden buruk penegakan hukum di Manggarai Barat. Tidak mencerminkan pelayanan yang baik. Kami akan mengambil langkah hukum”, terang ketua PMKRI ini.
Sementara itu, Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Ruteng, Yani Kom, membenarkan diantara masa aksi ada yang dipukul dan ditendang. Menurutnya tindakan oknum aparat ini, melanggar norma-norma hukum yang berlaku.
“Ini tindakan yang melanggar asas-asas hukum. Bukannya menjaga jalannya aksi damai justru memicu keributan. Dugaan saya tindak represif ini bagian dari cara untuk menghilang substansi aksi kami”. Ungkapnya.
Ditanya soal aksi susulan, dia menjelaskan akan lakukan kajian lagi hasil audensi dengan Bupati Manggarai Barat. Jika menjadi mendesak bukan tidak mungkin akan lakukan aksi susulan.
“Kami akan evaluasi hasil audensi dengan pihak pemerintah Manggarai Barat. Yang jelas kami akan konsolidasi lagi mengawal kasus ini sampe tuntas” tutupnya.
Aristo Waku
