LBH Cakra Situbondo Minta Pemerintah Periksa Proyek Gagal Konstruksi

• Wahyu
• September 13, 2023

Teropongindonesianews.com

SITUBONDO – Banyaknya proyek pemerintah dikabupaten situbondo yang gagal konstruksi dan tak berfungsi menimbulkan penilaian negatif dari banyak kalangan utamanya masyarakat di kabupaten situbondo ini,serta menimbukan banyak kerugian bagi negara juga masyarakat.

Hal tersebut di sebabkan oleh banyak faktor,diantaranya lemahnya pengawasn dari pihak dinas terkait,kesalahan dalam perencanaan juga lemahnya pengawasn dari pihak konsultan yang selama ini jadi pergunjingan negatif.

Menanggapi hal ini LBH CAKRA Kabupaten situbondo meminta agar pemerintah daerah kabupaten situbondo agar lebih ekstra melakukan pengawasan agar masyarakat juga negara tidak di rugikan.

Novika atau lebih di kenal Opek Ketua Tim Investigasi LBH CAKRA Situbondo menyampaikan ” Pemerintah harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proyek-proyek yang gagal konstruksi,hal ini perlu di ketahui penyebab gagalnya konstruksi dan tak berfungsi agar dimasa mendatang tidak terjadi hal yang serupa “, Katanya.

” Pemeriksaan ini juga harus dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat,agar masyarakat tahu apa penyebab gagalnya konstruksi tersebut demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,Selain pemeriksaan, pemerintah juga harus melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kegagalan proyek pemerintah”,Imbuhnya

Guna mengantisipasi kegagalan tersebut juga mencegah tindak pidana korupsi di situbondo ,LBH CAKRA Situbondo akan terus memantau jalannya proyek yang sifatnya di biayai oleh negara yang mana sumber dana tersebut berasal dari hasil dari pembayaran pajak masyarakat.

BiroTINsitubondo

Polri Akan Gelar Operasi Mantap Brata Amankan Pemilu 2024, Cooling System Jadi Salah Satu Strategi

• Wahyu
• September 13, 2023

Teropongindonesianews.com

Jakarta–Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata guna mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2024. Operasi ini akan digelar secara serentak mulai dari tingkat Polres hingga Mabes Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, pelaksanaan Operasi Mantap Brata dilakukan pada tahun 2023 hingga 2024. Adapun rencananya dilaksanakan selama 211 hari sesuai dengan tahapan inti Pemilu 2024.

“Operasi tersebut bertujuan untuk melakukan rangkaian pengamanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024,” kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/9/2023).

Sandi menuturkan, ribuan personel kepolisian akan ditempatkan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dalam rangka pengamanan Operasi Mantap Brata. Para personel akan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan selama proses kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan tahapan-tahapan lainnya yang terkait dengan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

“Dalam pelaksanaannya, Operasi Mantap Brata 2023-2024 Polri juga akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan kelancaran dan keamanan Pemilu dan Pilkada serentak 2024,” katanya.

Lebih lanjut, Sandi mengatakan, Operasi Mantap Brata akan terbagi beberapa Satgas yang tergabung dalam operasi, yakni Mabes Polri sebanyak 9 satgas, Satgas Polda sebanyak 7 Satgas dan Satgas Polres sebanyak 6 Satgas. Selain itu, dalam pelaksanaannya, Operasi Mantap Brata 2023-2024 akan melibatkan beberapa satuan kerja (satker) Polri.

“Sebanyak sebelas satuan kerja Polri akan mendukung pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024. Diantarannya, Bareskrim Polri, Baintelkam Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Slog Polri, Divisi humas Polri, Divisi TIK Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Hubinter Polri, Srena Polri dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri,” katanya.

Satgas Mabes Polri terdiri atas Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Capres/Cawapres, Satgas Anti Teror, Satgas TPSLN, Satgas Humas dan Satgas Banops.

Tujuh satgas di tingkat Polda, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Humas, dan Satgas Banops.

Kemudian tingkat Polres ada enam satgas, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Gakkum, Satgas Humas dan Satgas Banops.

“Dalam operasi Mantap Brata seluruh Polda jajaran mempersiapkan dan mengantisipasi segala potensi spektrum ancaman yang terjadi pada setiap tahapan pemilu. Setiap penahapan sudah dianalisis memiliki spektrum ancaman gangguan kamtibmas yang berbeda. Untuk itu, pelibatan kekuatan Polri akan berbeda-beda, demikian pula sarana dan prasaran yang digunakan, jumlahnya juga berbeda,” katanya.

Dari laporan sementara KPU menyebut ada beberapa potensi permasalahan dalam setiap tahapan. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih misalnya, ada pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP, data pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) terdapat di DPT pemilih, pemilih yang (MS) tidak terdapat di DPT, dan kesalahan elemen data dalam DPT.

“Ada potensi permasalahan pada tahapan kampanye, tahapan pencetakan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, potensi permasalahan dalam tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara,” katanya.

Sandi menuturkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu Serentak 2024 dan Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024 pada tiga aspek, yakni dari penyelenggara, peserta pemilu (pemilihan), dan pemilih.

Potensi permasalahan pertama ada pada aspek penyelenggara pemilu. Beberapa masalah meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara, atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi.

“Dengan optimalnya sinergisitas antara Penyelenggara Pemilu yaitu antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) akan menambah kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu yang akan dilaksanakan,” katanya.

Atas hal tersebut, Sandi mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dan segala bentuk potensi konflik harus segera diredam.

TNI dan Polri, kata Sandi, bakal menggandeng berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari penyelenggara pemilu hingga tokoh masyarakat. Bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah dan seluruh elemen masyarakat.

Polri, lanjut Sandi, bahkan sudah mulai memetakan secara rinci dan detail 11 variabel potensi konflik berikut strategi penanganannya antara lain profesionalitas penyelenggaraan pemilu, konflik kepengurusan internal parpol, calon incumbent/petahana, kondisi geografis, potensi konflik paslon, sejarah konflik, karakteristik masyarakat, gangguan kamtibmas, profesional pengamanan, dan isu SARA pasangan calon (paslon).

“Polri juga melakukan cooling system dengan melibatkan seluruh tokoh nasional, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mendukung pemilu yang lancar dan damai. Hal ini demi menjalankan operasi dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas tetap kondusif,” katanya.

(Yustaf Siki/Humas)

Gelar Roadshow Chapter VIII, Jasa Raharja dan Fordigi BUMN Ajak Ribuan Mahasiswa di Bali Tingkatkan Kemampuan Digital

• Wahyu
• September 13, 2023

Teropongindonesianews.com

Bali-Roadshow Forum Digital Indonesia (Fordigi) BUMN yang diagendakan akan digelar di 10 kota, kini sudah memasuki chapter 8. Kali ini, Fordigi Goes to Campus kembali dilaksanakan di Universitas Udayana (Unud) Bali, pada Sabtu (09/09/2023).

Fordigi kali mengusung tema “The Role of Digital Transformation in Small Medium Enterprises (SMEs)”. Total ada 2000 peserta dari kalangan mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini, 500 peserta hadir secara langsung, dan 1.500 peserta lainnya secara daring.

Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja, yang juga sebagai pengurus Bidang IV Fordigi BUMN, Munadi Herlambang, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Fordigi sebagai mitra Kementerian BUMN untuk mendorong mahasiswa agar berperan aktif menjadi talenta digital berkualitas.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa tentang dunia digital dan membantu mereka mengasah keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja di era digital,” ujar Munadi, saat menjadi pembicara pada sesi executive sharing.

Munadi berharap, peran aktif Fordigi BUMN dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempersiapkan mahasiswa di seluruh Indonesia. “Kami di Jasa Raharja, sebagai BUMN, juga terus mendorong generasi muda Indonesia untuk menjadi tenaga kerja yang siap menghadapi era digital yang semakin berkembang melalui berbagai kegiatan,” ungkapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata, mengatakan, bahwa transformasi digital dan talenta digital harus disiapkan, tidak hanya di BUMN, tetapi juga di kalangan swasta.
“Oleh karena itu, Fordigi sebagai mitra di Kementerian BUMN mendatangi berbagai perguruan untuk memberikan kesadaran kepada para generasi muda tentang pentingnya digitalisasi yang mendukung kehidupan manusia di masa depan,” ujarnya.

Tak kalah dengan penyelenggaraan sebelumnya, kegiatan Fordigi di Universitas Udayana juga dikemas dalam berbagai kegiatan menarik seperti panel diskusi dan sharing session hingga menghadirkan pembicara-pembicara ahli di bidang digital dan teknologi informasi.

Pelaksanaan roadshow Fordigi Goes to Campus diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas dan literasi digital di kalangan mahasiswa serta menciptakan dan mengembangkan talenta digital yang mampu berperan sebagai problem solver isu-isu sosial dan masyarakat bagi lingkungan sekitarnya.

(Yustaf Siki/Tim)