Tegas, Dandim Ingatkan Netralitas TNI Dalam Pemilu 2024

• Wahyu
• November 24, 2023

Teropongindonesianews.com

Boyolali Komandan Kodim (Dandim) 0724/Boyolali Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo, S Pd M Han. mengingatkan anggotanya untuk menjunjung tinggi netralitas dan tidak terlibat politik praktis dalam Pemilu 2024. Jumat (24/11/2023).

Dalam kesempatan bertatap muka dengan prajurit dan PNS Koramil 05/Ampel Kodim 0724/Boyolali, Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo, S Pd M Han menyampaikan beberapa arahan dan penekanan dari komando atas yang wajib dipedomani dan dilaksanakan bagi setiap prajurit dan PNS menjelang Pemilu 2024 mendatang.

“Saya tekankan kepada anggota untuk menjaga netralitasnya pada pemilu, ini harus dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam pelaksanaan tugas di lapangan” tegas Dandim
Dalam menjaga netralitasnya, sambungnya, anggota TNI dan ASN dilarang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam aktivitas kampanye pihak manapun. Sebagai prajurit harus mengutamakan kepentingan negara di atas segala hal.
Tambah Dandim, kunjungan kerja ini juga dalam rangka mempererat tali silaturahmi dengan Prajurit dan PNS di Jajaran Koramil

“Pada intinya kunjungan ini bertujuan menumbuhkan keakraban sehingga silaturahmi tetap terjaga,”ucap Dandim.

Namun demikian, Dandim juga mengimbau kepada PNS dan Persit jajaran untuk menggunakan hak pilih untuk menentukan haknya sebagai warga negara yang baik.

Agus Kemplu

Satpol PP Gelar Bimtek Informan Dalam Berantas Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal

• Wahyu
• November 24, 2023

Teropongindonesianews.com

Probolinggo – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Probolinggo menggelar bimbingan teknis (bimtek) informan dalam memberantas peredaran Barang Kena Cukai (BKC) illegal Kabupaten Probolinggo, Rabu dan Kamis (22-23/11/2023) di Ascent Premiere Pasuruan.

Kegiatan ini diikuti oleh 44 orang peserta yang terdiri atas para koordinator lapangan yang berada di unit/kecamatan serta internal Mabes Satpol PP Kabupaten Probolinggo. Narasumber berasal dari Pejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Probolinggo.

Bimtek informan dalam memberantas peredaran Barang Kena Cukai (BKC) illegal ini dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto didampingi Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo Sugeng Wiyanto dan pejabat KPPBC Tipe Madya Pabean C Probolinggo, Rabu (22/11/2023) malam sekitar pukul 19.00 WIB.

Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo Sugeng Wiyanto menyampaikan kegiatan ini dilakukan sebagaimana Surat Edaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-3/BC/2022 Tentang Pedoman Kerja Sama Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Bidang Penegakan Hukum oleh Pemerintah Daerah.

“Dalam kegiatan operasi bersama pemberantasan BKC illegal diperlukan peningkatan kapasitas Tim Satuan Tugas Pemberantasan BKC illegal yang sudah terbentuk sebelumnya agar dapat lebih optimal dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat diharapkan peningkatan hasil sebagaimana yang diharapkan Bersama,” ujarnya.

Sementara Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan kegiatan ini bertujuan agar ada peran serta dan daerah dalam pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) illegal, khususnya Satpol PP Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan KPPBC Tipe Madya Pabean C Probolinggo.

“Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 pasal 8 program pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum antara lain pengumpulan informasi (BKC) dilekati pita cukai palsu, tdak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang salah haknya atau salah personalisasi, dilekati pita cukai yang salah peruntukan dan dilekati pita cukai bekas,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Pj Sekda Heri juga menyampaikan laporan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal kepada Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Probolinggo. Hadi

Sosialisasikan Stop Bullying Polres Blitar Blusukan ke Sekolah

• Wahyu
• November 24, 2023

Teropongindonesianews.com

BLITAR – Bersama pihak sekolah, Polres Blitar Polda Jatim terus masifkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan terhadap para pelajar di Kabupaten Blitar.

Melalui fungsi Bhabinkamtibmas yang ada di Polsek jajaran Polres Blitar terus aktif memberikan sosialisasi tentang Bullying, Peraturan Lalulintas dan kenakalan remaja.

Dalam setiap sesi sosialisasi, Bhabinkamtibmas memberikan penjelasan mendalam tentang bahaya perilaku bullying, pentingnya mentaati peraturan lalu lintas, dan konsekuensi negatif dari kenakalan remaja.

Dengan pendekatan yang dialogis, mereka berinteraksi dengan para generasi muda untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

Kapolres Blitar, AKBP Anhar Arlia Rangkuti mengatakan Kegiatan ini menjadi upaya nyata Polres Blitar dalam membentuk karakter positif dan memberikan pemahaman sejak dini.

“Memberikan ajaran positif kepada generasi muda sejak dini adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik,”ungkap Kapolres Blitar,Jumat (24/11).

Sosialisasi ini kata Kapolres Blitar tidak hanya mengedepankan aspek pengetahuan, tetapi juga memberikan contoh nyata dan skenario untuk memperjelas dampak dari setiap tindakan.

“Kita ingin menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita. Sosialisasi ini bukan hanya tugas kepolisian, tetapi tanggung jawab bersama kita sebagai masyarakat,” pungkas Kapolres Blitar. (Ld)

Haris Pranatha, Kabiro Bekasi Mengucapkan Terima Kasih Atas Rekomendasi UMK Oleh PJ Bupati dan Wali Kota Bekasi

• Wahyu
• November 24, 2023

Teropongindonesianews.com

Bekasi – 24 November 2023, Kepala Biro Reporter Bekasi, Haris Pranatha, mengucapkan terima kasih atas usulan rekomendasi Dr. H. Dani Ramdan M.T (Pj Bupati Bekasi) dan R. Gani Muhamad S.H.,M.A.P (Pj Wali Kota Bekasi) mengenai kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Kota Bekasi. Haris Pranatha juga dikenal sebagai anggota di Badan Penyuluhan Pembelaan Hukum (BPPH) bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi.

Rekomendasi ini menjadi sentimen positif bagi masyarakat Bekasi dan para pekerja, karena kenaikan UMK dan upah minimum dianggap sebagai langkah yang penting dalam memperbaiki kondisi kesejahteraan buruh di daerah tersebut.

Usulan rekomendasi dari Bupati Bekasi dan Wali Kota Bekasi menunjukkan perhatian dan komitmen mereka dalam meningkatkan standar hidup para pekerja di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi setempat dan menciptakan keadilan sosial di dalamnya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Hubungan Masyarakat (Kontrol Sosial), di Badan Penyuluhan Pembelaan Hukum (BPPH) bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Haris Pranatha bertekad untuk terus mendukung upaya-upaya dan keputusan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Sebagai anggota BPPH, Haris Pranatha menjalankan peran penting dalam memberikan edukasi pembelaan hukum kepada buruh serta memastikan hak-hak mereka terlindungi dengan baik.

Haris Pranatha menyampaikan harapannya bahwa rekomendasi kenaikan UMK dan upah minimum ini akan segera diresmikan dan diimplementasikan secara efektif. Ia berharap bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak positif bagi kehidupan pekerja di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.

Dalam mengakhiri pernyataannya, Haris Pranatha kembali mengucapkan terima kasih kepada Dr. H. Dani Ramdan M.T (Bupati Bekasi) dan R. Gani Muhamad S.H.,M.A.P (Wali Kota Bekasi) atas usulan rekomendasi tersebut, demi kesejahteraan dan perlindungan hak-hak pekerja di Bekasi. Tim Redaksi