BNN Laksanakan Malam Puncak HANI

• Wahyu
• Juni 26, 2024

Teropongindonesianews.com

Sumenep,dalam rangka melaksanakan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) BNN Kabupaten Sumenep melaksanan Acara Malam Puncak HANI di Universitas UNIBA tepatnya pada lapangan POJUR.Hadir dan turut terundang Ketua Harian P2NOT (Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang) Zamrud Khan.

BNN juga mengundang dari Executif,Legislatif,Polri, Kodim 0827,Kejaksaan,Pengadilan Negeri,Lurah,Kepala Desa serta Siswa,Mahasiswa dan juga NGO lainnya.
Acara ini adalah bukti nyata bahwa kita komitmen dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia tercinta dan Kejahatan ini musuh Negara serta juga musuh kita bersama.
Dalam penyampaiannya Ketua P2NOT mengatakan bahwa acara malam puncak ini tidak hanya sekedar ceremonial saja akan tetapi harus diwujudkan nyata bahwa kita bersama-sama menjauhi dan memerangi kejahatan Narkoba bersama-sama karena Kejahatan ini menurut Zamrud Khan sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime dan kejahatan ini lebih jahat dari kejahatan Teroris.
Sebagai closing statmennya bagaimanapun lengkapnya para penegak hukum untuk memberantas Narkoba tidak akan mampu tanpa melibatkan Masyarakat dan ingat untuk membersihkan Lantai Kotor tidak bisa dengan Sapu yang Kotor pula melainkan harus penegak hukumnya clean dan tidak terlibat dengan Jaringan Narkoba,jangan seperti Bintang Dua Polri Tedy Minahasa serta oknum lainnya.
Untuk itu mari kita perangi Narkoba secara bersama-sama demi anak bangsa kita semua. Busri

MIRIS . . . !!! TUMPULNYA HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP, APAKAH ADA INDIKASI PENYUAPAN ???

• Wahyu
• Juni 26, 2024

Teropongindonesianews.com

Sumenep, 26 Juni 2024 Hari ini, puluhan warga Sumenep berkumpul di depan Kantor Kejaksaan Negeri Sumenep dalam aksi demonstrasi yang menyoroti dugaan tumpulnya penegakan hukum terkait kasus mantan kepala desa Sanrawi Bin Abdul Lahir di desa Gelleman yang telah terbukti bersalah.

Para demonstran, yang mayoritas adalah penduduk setempat, mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap proses hukum yang dinilai lamban dan tidak adil. Mereka menuntut agar hukum ditegakkan secara tegas terhadap mantan kepala desa Sanrawi Bin Abdul Lahir yang telah melakukan pelanggaran hukum yang terbukti.

“Kami datang ke sini untuk menyuarakan keadilan. Kasus ini sudah lama terbengkalai setahun lebih yang ditangani Hanis Haristya Hermawan selaku Jaksa Penuntut Umum di bagian Pidum dan sudah jelas terbukti sebagai terpidana dengan status “DPO” (Daftar Pencarian Orang), tapi tidak ada tindak lanjut yang jelas. Kami minta kejaksaan untuk bertindak lebih cepat dan adil untuk segera menangkap mantan kepala desa tersebut ” ujar Darsono(Endar) salah satu peserta sebagai ketua Aktivis koordinator lapangan demonstrasi.

Sejak siang hari, suasana di depan kantor Kejaksaan Negeri Sumenep terpantau ramai dengan aksi protes yang berlangsung damai. Para demonstran membawa spanduk dan poster yang menuntut keadilan serta transparansi dalam penegakan hukum.

Belum ada pernyataan resmi dari pihak Kejaksaan Negeri Sumenep terkait demonstrasi ini. Namun, pihak kepolisian setempat telah dikerahkan untuk memastikan keamanan dan kelancaran aksi demonstrasi.

Kasus ini telah menarik perhatian publik Sumenep sejak awal proses hukum dimulai, dengan berbagai pihak mengkritik penanganan yang dianggap kurang responsif dan transparan. Demonstrasi ini diharapkan dapat mempercepat proses hukum dan memberikan kejelasan bagi masyarakat terkait penegakan keadilan di daerah Sumenep. Bambang

UNGKAP KASUS…!!!, Diduga Oknum Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Korupsi 10 Miliar

• Wahyu
• Juni 26, 2024

Teropongindonesianews.com

Sumsel – Rabu, 26/06/2024 Awak media teropong Indonesia news melakukan konfirmasi dengan S selaku Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera yang beralamatkan di Jalan Mayor Ruslan Nomor 4 D-E Sukomoro Talang kelapa atas dugaan korupsi APBD 10 Miliar anggaran tahun 2023 pada Kabupaten Banyuasin.

Informasi ini awalnya di gali dari LSM Garansi atas dugaan korupsi makan minum dan biaya perjalanan Dinas yang dilakukan oleh oknum S Camat Talang kelapa sebesar Rp 10 Miliar dan sudah masuk ranah hukum Kajati Sumsel.

Menurut S selaku camat talang kelapa, bahwa wilayahnya membawahi 13 kelurahan dan 6 Desa dan Dari 13 kelurahan ini semua Anggaran masuk ke Kecamatan Talang kelapa, seperti pembayaran 120 orang PNS dan honorer, termasuk RT dan RW.

Kemudian S Camat Talang kelapa tersebut juga menjelaskan bahwa APBD tahun 2023 sudah dilaporkan pertanggung jawabannya dan telah di periksa oleh pihak BPK,serta tidak ditemukan pelanggaran, Lalu anggaran yang tidak terlealisasi / silpa dikembalikan ke Kas Daerah.

“Jadi apa yang disangkakan oleh LSM GARANSI dugaan korupsi sebesar Rp 10 Miliar itu tidak benar, karena setiap kelurahan itu ada pembangunan fisiknya, tapi Saya juga tidak tahu berapa jumlah nominal nya “, Ujar Camat S.

Ditempat terpisah, Hartono selaku aktivis LSM TEROPONG mengatakan bahwa setiap orang membela diri atau beralibi itu sah – sah saja, Tapi apa yang dilakukan camat Talang kelapa tersebut diduga telah melanggar UU nomor 31 tahun 1999 dan diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, Dan patut diduga korupsi yang dilakukan oleh oknum S camat talang kelapa ini untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri, oleh karena itu perlu untuk di periksa secara intensif oleh pihak berwajib tentang laporan yang sudah masuk sebelum pemberitaan ini di unggah.

Sampai berita ini di unggah Kepublik, S camat talang kelapa belum berani menyebutkan berapa nominal yang dikeluarkan sebenarnya, dengan alasan bendaharanya lagi dalam perjalan dari Kabupaten Banyuasin menuju ke kantor.

Bersambung.

Ir/ Sumsel.