Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar Terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

• Wahyu
• Agustus 24, 2024

Teropongindonesianews.com

BLITAR – DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blitar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024. Persetujuan itu ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Bupati Blitar dan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar saat Rapat Paripurna yang berlangsung di Graha Paripurna, Jumat (23/08/2024) malam.

Rapat paripurna diawali dengan Penyampaian Laporan Badan Anggaran melalui juru bicaranya terhadap hasil Pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024. Dalam rapat paripurna itu, juga diisi dengan penyampaian pendapat akhir seluruh Fraksi dan penyampaian pendapat akhir Bupati.

Wakil Ketua DPRD Muhammad Rifa’i mengatakan, pada Rapat Paripurna menjelang akhir masa jabatan 2019-2024 ini, para anggota Dewan tetap bersungguh sungguh melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya. Rifai mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD yang tetap konsisten dan semangat mengemban amanah rakyat sampai akhir masa jabatan.

“Dengan setulus hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pimpinan OPD, instansi sektoral, LSM dan wartawan yang selama kurang lebih lima tahun menjalin kerjasama demi membangun Kabupaten Blitar yang kita cintai,” paparnya.

Sementara Bupati Blitar Rini Syarifah dalam pendapat akhirnya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada anggota DPRD Kabupaten Blitar masa bhakti 2019-2024. Dedikasi, pengabdian, kerja keras dan kerjasama yang telah dipersembahkan untuk masyarakat Kabupaten Blitar sungguh luar biasa.

“Saran, masukan serta pemikiran dari bapak/ibu tetap kami harapkan meskipun ada diantaranya yang tidak lagi menjabat sebagai anggota legislatif. Karena pengabdian tidak harus ada di ruangan ini. Pengabdian untuk masyarakat bisa dimana saja dan tidak melihat pangkat serta jabatan. Terus semangat untuk menghasilkan karya, demi masyarakat Kabupaten Blitar yang tercinta,” katanya.

Diketahui, Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifa’i didampingi Wakil Ketua Mujib itu juga dihadiri perwakilan jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar, sejumlah kepala OPD dan sejumlah anggota DPRD.

Pewarta: Adito.

Editor: Santoso.

Kericuhan Warnai Aksi Demo Tolak Revisi UU di Gedung DPRD Garut

• Wahyu
• Agustus 24, 2024

Teropongindonesianews.com

GARUT – Aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan Gedung DPRD Garut, Jumat (23/08/2024) berakhir ricuh. Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) memadati area sekitar gedung sambil membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka.

Kericuhan terjadi saat massa mencoba merangsek masuk ke dalam gedung untuk bertemu dengan anggota dewan. Upaya tersebut dihadang oleh aparat keamanan yang sudah bersiaga. Bentrokan pun tak terhindarkan ketika beberapa pengunjuk rasa memaksa menerobos barikade yang dipasang petugas kepolisian.

Sebelum kericuhan terjadi, Ketua DPRD Sementara Kabupaten Garut, Iman Alirahman, menyampaikan bahwa pertemuan dengan mahasiswa tidak dilakukan di dalam gedung karena keterbatasan kapasitas ruangan.“Karena kami tidak menerima audiensi di dalam ruangan karena kapasitasnya terbatas, saya kira di sini pun sama. Saya bersama rekan-rekan DPRD lainnya merasa tidak masalah jika berada di tengah-tengah adik-adik sekalian. Tidak perlu khawatir ada yang iseng atau melempar sesuatu, itu hal biasa. Saya pun pernah muda dan melewati masa seperti ini,” ujar Iman saat menemui massa di depan Gedung DPRD Garut, Jum’at, 23 Agustus 2023, sekitar pukul 16.30 WIB.

Iman juga menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan akan diterima dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

“Silakan sampaikan apa pun yang ingin disampaikan. Semua akan kita tampung dan sampaikan sesuai mekanisme,” lanjutnya.

Di sisi lain, salah satu mahasiswa yang ikut dalam aksi tersebut menyatakan bahwa mereka ingin berdialog langsung dengan seluruh anggota DPRD di dalam gedung. Menurutnya, mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi dengan aman dan nyaman.“Kami ingin bertemu langsung dengan semua anggota dewan. Kami juga ingin berdialog secara aman dan nyaman. Namun, posisi di luar ini terasa kurang kondusif karena teman-teman jadi tidak fokus,” ujarnya.

Mahasiswa tersebut menambahkan bahwa aksi ini bukanlah yang pertama, dan mereka tetap ingin menyampaikan aspirasi secara intelektual di dalam gedung yang dianggap sebagai rumah bersama.

Aksi ini dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dari berbagai organisasi kampus di Garut dengan tujuan menyuarakan pandangan mereka terkait isu-isu penting di daerah tersebut. Dialog antara mahasiswa dan DPRD diharapkan mampu menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi semua pihak.

Namun, aksi tersebut berujung pada bentrokan antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Salah satu aksi, Andi, menegaskan bahwa revisi UU Pilkada dinilai merugikan demokrasi lokal karena mengurangi partisipasi publik.“Kami menolak keras revisi ini karena tidak berpihak kepada kepentingan rakyat dan hanya menguntungkan segelintir elit politik,” tegasnya.

Aksi ini menarik perhatian luas masyarakat, mengingat rencana revisi UU Pilkada menjadi isu hangat di berbagai daerah. Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar Gedung DPRD Garut pada pukul 16.50 WIB, mulai kondusif, meski aparat kepolisian masih berjaga di lokasi.

Pewarta: Jang Naga.

Editor: Santoso.