Tim Kuasa Hukum Paslon Maksi-Ronald Desak Gakumdu Hentikan Penyidikan Kasus Kampanye Hitam

• Wahyu
• November 4, 2024

Teropongindonesianews.com

Ruteng,  – Tim kuasa hukum Paslon Maksi-Ronald, calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai periode 2024-2029, mendesak Sentra Penegakan Hukum (Gakumdu) Manggarai untuk menghentikan penyidikan kasus dugaan kampanye hitam yang ditujukan kepada Maksi Ngkeros. Mereka berpendapat bahwa pernyataan Maksi Ngkeros yang disebut sebagai kampanye hitam, merupakan kritik terhadap kinerja pemerintahan yang dilandasi fakta lapangan.

“Kami khawatir jika penyidikan ini diteruskan, akan memicu kemarahan besar di masyarakat,” ungkap Dr. Edi Hardum, SH, MH, salah satu kuasa hukum Paslon Maron, saat berbincang dengan wartawan di Ruteng, Senin (5/11/2024). “Masyarakat mengetahui bahwa pernyataan Maksi Ngkeros mencerminkan kenyataan bahwa Manggarai mengalami kemunduran akibat kepemimpinan yang tidak cakap.”

Edi menekankan bahwa Maksi Ngkeros, dalam pertemuan dengan masyarakat di Rampasasa pada 7 Oktober 2024, menyatakan bahwa Heri Nabit, Bupati Manggarai incumbent, telah menghancurkan Manggarai. Pernyataan ini, menurut Edi, didasarkan pada pengalaman langsung Maksi Ngkeros dan pengakuan masyarakat yang dijumpainya di berbagai kampung dan desa, termasuk di Rampasasa.

“Pernyataan Maksi Ngkeros dalam konteks kepemimpinan Nabit selama hampir lima tahun. Bukan Nabit sebagai pribadi. Oleh karena itu, tidak ada unsur menghasut atau menyerang pribadi,” tegas Edi.

Senada dengan Edi, kuasa hukum Paslon Maron lainnya, Robertus Antara, SH,  menyatakan bahwa jika Gakumdu tetap memproses kasus ini, konflik sosial tidak dapat dihindari.

“Kita semua tentu tidak menginginkan hal tersebut terjadi,” tegas Robertus, yang akrab disapa Candra. “Kami dan sebagian masyarakat Manggarai menilai kasus ini dibuat-buat untuk menghalangi Paslon Maron memenangkan Pilkada.”

Tim kuasa hukum Paslon Maron menegaskan bahwa pernyataan Maksi Ngkeros merupakan kritik terhadap kinerja pemerintahan, bukan kampanye hitam yang bermaksud menyerang pribadi. Mereka mendesak Gakumdu untuk menghentikan penyidikan dan menghindari potensi konflik sosial yang dapat terjadi akibat proses hukum ini. 

Susilo Hermanus

Gudang Logistik Pilkada Manggarai Diduga Milik Keluarga Dekat Petahana, Tim Kuasa Hukum Maron Desak Bawaslu Bergerak

• Wahyu
• November 4, 2024

Teropongindonesianews.com

Ruteng – Tim kuasa hukum Paslon Nomor 01 (Maron), Maksi-Ronald, menyurati Bawaslu Kabupaten Manggarai di Ruteng, Senin (5/11/2024), terkait dugaan kepemilikan gudang logistik Pilkada Kabupaten Manggarai periode 2024-2029 oleh keluarga dekat Heri G Nabit, calon Bupati Manggarai petahana.

“Kami telah mengirim surat permintaan kepada Bawaslu agar segera memindahkan gudang tersebut jika memang benar milik keluarga Nabit,” ujar Melkhi Judiwan, S.H., M.H., salah satu kuasa hukum Paslon Maron, kepada media di Ruteng.

Melkhi, didampingi Dr. Edi Hardum, S.H., M.H., menegaskan informasi yang diperoleh tim kerja mereka menunjukkan bahwa Ferdi Marpaung, yang beralamat di Jalan Juriah Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Manggarai, diduga pemilik gedung penyimpanan logistik Pilkada.

Ferdi Marpaung merupakan saudara ipar dari Bupati Heri Nabit, calon petahana dalam Pilkada Manggarai November 2024, karena istrinya adalah saudara kandung Meldy Hagur, istri Bupati Nabit.

Meskipun terdapat indikasi kecurangan, Melkhi menekankan pentingnya menyampaikan hal ini sedini mungkin kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan Pilkada Manggarai.

KPU Harus Independen dalam Mengelola Logistik

Edi Hardum, kuasa hukum Paslon Maron lainnya, menegaskan bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 13 Tahun 2024, dan peraturan terkait, KPU di setiap wilayah berwenang mengatur, mengurus, dan mengamankan logistik Pilkada.

“KPU harus independen. Salah satu bentuk independensi adalah penyimpanan logistik tidak boleh berada di tempat milik calon tertentu atau keluarganya,” tegas Edi.

Ia menambahkan bahwa KPU memiliki kewajiban untuk bersikap netral dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam pengelolaan logistik Pilkada Kabupaten Manggarai 2024.

Hindari Kecurigaan dan Pastikan Kinerja Bawaslu Bersih

Edi mengingatkan bahwa Pilkada adalah pesta demokrasi yang melibatkan seluruh stakeholder, termasuk tim sukses masing-masing paslon. Untuk meminimalisasi kecurigaan dan memastikan transparansi, ia mendesak agar gudang penyimpanan logistik segera dipindahkan.

“Bawaslu harus bekerja jujur, berani, dan independen. Jangan sampai menjadi bagian dari tim sukses calon tertentu,” tegas Edi.

Ia juga mengajak masyarakat Manggarai untuk ikut mengawasi jalannya Pilkada 2024 dan kinerja penyelenggaranya, mengingat ada kesan sebagian penyelenggara Pemilu di Manggarai memihak calon tertentu.

Susilo Hermanus