SHM Dengan Luas Tanah 185.300 Meter Persegi Yang Dimiliki Desa Lojejer Sesuai Dengan Prosedur Pemendagri

• Wahyu
• Desember 7, 2024

Teropongindonesianews.com

Jember – Berdasarkan Putusan dari PTUN bahwa yang tergugat adalah Badan Pertanahan Nasional(BPN)Kabupaten Jember bukan Pemdes Lojejer Kecamatan Wuluhan Jember.

Dengan berpedoman pada undang undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo.Undang undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo.Undang undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan ketentuan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan,serta penunjuk dari Mahkama Agung RI.

SHM dengan luas tanah 185.300 meter persegi yang dimiliki Pemdes Lojejer Kecamatan Wuluhan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berdasarkan undang-undang (UU) Pokok Agraria dengan syarat SPPT Tahun yang berjalan juga berdasarkan asal usul tanah dan kutiban huruf C.

Terbitnya SHM tanah seluas 185.300 meter persegi berdasarkan surat permohonan SHM atas nama Pemdes Lojejer yang didasari:

1.Permendagri Nomor 03 Tahun 2024 dan Perbup Nomor 01 Tahun 2022,tentang pengelolaan aset desa.

2.Perdes 04 Tahun 2023.pada Sabtu(7/12/2024).

Ketika dikonfirmasi wartawan Muhammad Soleh selaku Kepala Desa Lojejer menjelaskan bahwa tanah kas desa Lojejer Kecamatan Wuluhan bukan merupakan hak pribadi,adalah merupakan aset yang dimiliki Pemdes Lojejer,kami selaku kepala desa wajib hukumnya mengamankan aset aset desa Lojejer.Ucapnya.

Lebih lanjut lagi Muhammad Soleh menyarankan kepada pihak pihak yang mengaku sebagai ahli waris atau merasa memiliki tanah kas desa Lojejer bisa berbuat baik dan bijak, negara kita adalah negara hukum,silahkan adukan kepada pihak pengadilan dan apabila ada keputusan dari pengadilan kami taat kepada perundang undangan dan hukum yang berlaku.pungkasnya.

Pewarta: Santoso.

Editor: Santoso.

Ajukan Gugatan Pilkada ke Mahkamah konstitusi (MK)

• Wahyu
• Desember 7, 2024

Teropongindonesianews.com

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung mengonfirmasi bahwa lima kabupaten di wilayahnya telah mengajukan gugatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Daerah tersebut meliputi Pesawaran, Pesisir Barat, Mesuji, Way Kanan, dan Tulangbawang.

Anggota KPU Lampung Divisi Hukum, Hermansyah, menyatakan bahwa kelima daerah itu telah mengirimkan permohonan sengketa hasil pemilihan secara daring. “Kelima kabupaten itu sudah memasukkan permohonan perselisihan hasil pemilihan melalui sistem online MK,” ungkap Hermansyah saat ditemui di Bandar Lampung, sabtu (7/12/2024).

Saat ini, KPU Lampung tengah mempersiapkan langkah-langkah untuk menghadapi gugatan tersebut jika nantinya diregistrasi oleh MK. “Kami intens berkoordinasi dengan KPU RI, dan petunjuk teknis yang disusun akan menyesuaikan aturan MK. Selain itu, Sekretariat Bawaslu Provinsi juga sudah mempersiapkan teknis penanganan kasus ini,” jelasnya.

Hermansyah menambahkan bahwa dalam persidangan nanti, pemohon diwajibkan menyertakan bukti-bukti yang mendukung dalil gugatan mereka. “Secara kelembagaan, KPU siap menghadapi gugatan yang diajukan oleh para calon,” ujarnya.

Proses dan Materi Gugatan Masih Menunggu Registrasi

Hingga saat ini, gugatan tersebut baru berada pada tahap pengajuan permohonan, dan belum diketahui apakah akan diregistrasi oleh MK. “Jika permohonan diregistrasi, MK akan meneruskan informasi itu ke KPU RI, lalu diteruskan ke KPU Lampung, dan akhirnya sampai ke tingkat kabupaten atau kota terkait,” terang Hermansyah.

Terkait materi gugatan yang diajukan, Hermansyah mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima informasi detail. “Kami belum bisa berspekulasi soal isi gugatan. Namun, pada 10 Desember nanti, kami berharap bisa mendapatkan kejelasan terkait materi yang digugat,” tambahnya.

Pemohon Gugatan Mulai Teridentifikasi

Beberapa pemohon gugatan sudah mulai teridentifikasi. Untuk Pilkada Pesawaran, gugatan diajukan oleh pasangan calon Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali, meskipun poin gugatan belum diketahui. Sementara itu, untuk kabupaten lainnya seperti Mesuji, Pesisir Barat, Tulangbawang, dan Way Kanan, nama-nama penggugat masih belum terungkap.

Hermansyah menegaskan bahwa KPU Lampung akan menjalankan tugasnya dengan profesional dalam menghadapi perselisihan hasil Pilkada ini. “Kami siap menghadapi setiap proses hukum yang berlangsung, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Pewarta: Darwin.

Editor: Santoso.