Wamendagri Tinjau Irigasi dan Berdialog dengan Petani di Pringsewu

Pringsewu, Lampung – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. H. Bima Arya Sugiarto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pringsewu pada Sabtu (28/12/2024). Kunjungan ini berfokus pada upaya mendukung peningkatan produksi pertanian dalam rangka mewujudkan swasembada pangan nasional.

Wamendagri meninjau secara langsung kondisi saluran irigasi di Dusun Rejosari, Pekon Lugusari, Kecamatan Pagelaran. Peninjauan ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi irigasi pertanian di wilayah tersebut.  

Usai meninjau saluran irigasi, Wamendagri yang juga bertindak sebagai Pelaksana Harian (Plh) Menteri Dalam Negeri, berdialog dengan para petani di Pekon Bumiratu. Didampingi oleh Pj. Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan dan jajaran pemerintah daerah, Wamendagri mendengarkan langsung aspirasi dan tantangan yang dihadapi para petani.

Dalam dialog tersebut, Wamendagri menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh kementerian untuk bersinergi dalam mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 triliun melalui Kementerian PUPR untuk perbaikan irigasi di seluruh Indonesia pada tahun mendatang.

“Setiap daerah memiliki tantangan berbeda terkait irigasi, seperti kerusakan pintu air, sedimentasi, atau aliran air yang tidak memadai. Masalah ini akan kami sampaikan kepada Menko Pangan agar dapat diprioritaskan dalam program perbaikan. Kami berharap data dari Kabupaten Pringsewu segera disampaikan agar dapat diusulkan untuk tahun depan,” ujar Bima Arya.

Salah satu petani, Sugianto, menyampaikan keluhan terkait kurangnya pasokan air meskipun berada di musim hujan. Ia berharap pemerintah dapat mengoptimalkan aliran air dari Bendungan Way Sekampung dan irigasi Way Tebu untuk mendukung pertanian di Pringsewu.

Pj. Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan mengungkapkan bahwa Pringsewu memiliki 13.928 hektar lahan sawah yang terdiri dari 5.127 hektar sawah tadah hujan dan 8.801 hektar sawah irigasi. Ia berharap pasokan air dari Bendungan Way Sekampung dapat memenuhi kebutuhan petani, menjadikan Pringsewu sebagai lumbung pangan strategis nasional.

“InsyaAllah kunjungan Pak Wamendagri akan bermanfaat dan membawa berkah bagi Kabupaten Pringsewu. Kami sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, dan seluruh pihak terkait agar potensi pertanian di Pringsewu dapat dioptimalkan,” kata Marindo.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Heri Iswahyudi, sejumlah kepala perangkat daerah, tokoh masyarakat KH. Sujadi, serta kelompok petani seperti P3A, GP3A, dan IP3A. 

Continue reading
Bupati Madina Tinjau Jembatan Nyaris Ambruk di Desa Tambiski, Perbaikan Awal Januari


TEROPONG INDONESIA NEWS,

Naga Juang Mandailing Natal – Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Jafar Sukhairi Nasution didampingi Asisten I Sahnan Pasaribu dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ir. Elpi Yanti Harahap meninjau jembatan yang nyaris ambruk di Desa Tambiski Nauli, Kecamatan Naga Juang, pada Sabtu, 28 Desember 2024.


Peninjauan ini dilakukan setelah sebelumnya Bupati Sukhairi menerima informasi dari masyarakat bahwa jembatan tersebut dan jembatan Batang Gadis perlu perhatian pemerintah karena abutmennya bergeser dan terancam arus sungai.
Bupati Sukhairi mengatakan kondisi seperti jembatan Desa Tambiski sering terjadi di pengujung tahun karena curah hujan yang tinggi. “Biasanya di penghujung tahun, terutama di Desember, curah hujan cukup tinggi,” katanya.


Kondisi tersebut, tambah Bupati, menyebabkan beberapa ruas jalan dan jembatan mengalami kerusakan karena diterjang sungai. “Curah hujan, sungai besar, tentu ada beberapa jembatan yang tidak mampu menahan derasnya sungai,” sebutnya.
Terkait langkah perbaikan, Bupati Sukhairi mengatakan Pemkab Madina akan melakukan penanganan dalam waktu dekat. “Secepatnya kami tangani, 2 Januari sudah ditangani,” pungkasnya.
Selain jembatan di Desa Tambiski, Bupati dan rombongan yang baru pulang menghadiri perayaan Natal Oikumene di Desa Humbang I juga meninjau kondisi jembatan Batang Gadis yang menghubungkan Kecamatan Naga Juang dan Kecamatan Panyabunga Utara.
Dalam peninjauan ini turut hadir Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadis Dukcapil) Ridwan Nasution, Kadis Pendidikan Rahmad Hidayat, Kadis Kesehatan dr. Muhammad Faisal Situmorang, dan Camat Naga Juang
Rahmat Rizky Ramadan.( Ahmad Nuri Lubis)

Continue reading
Pemdes Kembang Manis Salurkan BLT-DD Tahap Akhir Tahun 2024

BENGKULU UTARA – Kejar tayang akhir tahun realisasi program Dana Desa (DD) Tahun 2024, menjadi konsen Pemerintah Desa (Pemdes) Kembang Manis Kecamatan Air Padang Bengkulu Utara.28/12/2024

Pasca serapan anggaran diterima, Pemdes Kembang Manis langsung merealisasikan rancangan program. Realisasi program ini berupa penyaluran BLT-DD Tahap Akhir, kepada 6 KPM.

Penyaluran BLT-DD kepada KPM turut disaksikan penerima bantuan, Kades, Sekdes, pendamping kecamatan/lokal desa, BPD dan aparatur desa setempat, turut pula menjadi saksi realisasi program ini.

“Alhamdulillah tahun 2024 ini sudah tutup dan selsai untuk penerima bantuan langsung tunai (BLT-DD) Oktober-Desember telah kami serahkan ke 6 KPM masing-masing penerima”, Kepala Desa Kembang manis,(Anton).

Kades (ANTON) mengingatkan agar bijak dalam menggunakan bantuan pemerintah. Terlebih fluktuasi harga bahan pokok dibarengi dengan kondisi ekonomi masyarakat.

“Gunakan bantuan ini dengan tepat. Semoga dapat meringankan beban ekonomi para penerima bantuan sosial langsung tunai (Blt-dd),” pesan sekdes.

“Mari dukung program desa demi mensukseskan pembangunan dana desa kedepan,” pungkasnya.

Continue reading
DPW Tani Merdeka Provinsi Lampung Lantik DPD Tani Merdeka Kabupaten Way Kanan dalam Musyawarah Daerah

teropongindonesianewa.com

WAYKANAN – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Provinsi Lampung menggelar Musyawarah Daerah (Musda) dan pelantikan pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Way Kanan di Gedung Serbaguna (GSG) Blambangan Umpu, Sabtu (28/12/2024).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan Pemda Way Kanan, Polres Way Kanan, Kodim Way Kanan, Kejaksaan Negeri Way Kanan, Dinas Ketahanan Pangan, Anggota DPRD Way Kanan, Pengurus DPC Kabupaten Way Kanan.

Dalam sambutannya Ketua DPD Tani merdeka Kabupaten Way Kanan Zulkifli mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Ketua dan pengurus DPW Lampung yang sudah melantik, pengurus DPD Way Kanan, Pengurus DPC atas terselenggaranya Musda dan Pelantikan hari ini.

“Kami sebagai ketua DPD terpilih, melaporkan bahwa semua pengurus DPC sudah terbentuk di 15 Kecamatan di Kabupaten Way Kanan, ” ungkapnya.

Lebih lanjut Ketua Zulkifli bersyukur bahwa pengurus dan masyarakat di Way Kanan sangat gembira dan antusias menyambut hadirnya Tani merdeka di Kabupaten setempat.

“Alhamdulillah antusias masyarakat Way Kanan menyambut tani merdeka disini sangat besar, ” ujarnya.

“Kami berikan perintah DPC untuk bentuk Korkam, anggota kita harus menyentuh 227 kampung. Harus merangkul sampai tingkat RT, ermasuk Kelompok tani dan Gapoktan. Dan setelah pelantikan kita secepatnya gelar Konsolidasi, kami akan menyampaikan program kerja ke pengurus, ” katanya.

“Petani kita harus mandiri dan sejahtera dalam hal ketahanan pangan, kita harus mengawal program program presiden Prabowo, ” tutupnya.

Ketua DPW Tani Merdeka Provinsi Lampung Jamaludin Wijaya menuturkan bahwa digelarnya pelantikan tersebut dengan tujuan agar pengurus bisa menjalankan roda organisasi, diketahui bahwa Tani merdeka ini aktif memperjuangkan hak hak petani dan Pendidikan untuk meningkatkan kesadaran petani tentang hak hak mereka.

“Marilah kita ikuti setiap arahan dari presiden RI Prabowo Subianto,” imbuhnya.

“Kita Tani Merdeka hadir untuk mengawal program program tani, khususnya dibidang ketahanan pangan dari Presiden Prabowo Subianto, ” pungkasnya.

Fikri

Continue reading
Diduga Korupsi Terjadi di Dinas Perhubungan Kota Palembang Anggaran Tahun 2023 Untuk Belanja BBM

Teropongindonesianews.com

Sumsel – Jum’at, 27/12/2024 Ketika awak media teropong Indonesia news datang ke kantor Dinas Perhubungan kedukaan tangga buntung Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Setelah ketemu dibagian pelayanan dishub untuk ketemu Agus selaku Kadis ternyata bagian pelayanan mengatakan bahwa Pak Agus tersebut masih rapat di Pemkot, Seketika itu juga awak media TIN mencoba menghubunginya melalui phone dan di angkat.

Agus mengatakan bahwa dirinya sedang rapat di parameswara Pemkot dan mengalihkan agar tim menemui pak Nihar dan tidak menunggu lama yang bernama Nihar selaku Kabid ASDP menghubungi via pone ke media TIN, maka terjadilah percakapan terkait temuan BPK RI perwakilan Sumsel yang menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan Kota Palembang diduga Selewengkan / korupsi belanja Bahan Bakar Minyak ( BBM) sebesar Rp 365.197.700,00 pada anggaran tahun 2023.

Dari arahan Agus selaku Kadis melalui Nihar selaku Kabid ASDP, media TIN sedikit di jadikan bola, Pertama diarahkan dengan Deni Gozali selaku Kasubag keuangan tapi tidak ada di tempat, Kemudian by phone lagi ke Nihar, selanjutnya media TIN di arahkan lagi ke Winda selaku staf keuangan sekaligus bendahara.

“Memang benar pak , saya juga ikut terlibat dalam pemeriksaan BPK RI tersebut, tapi saya tidak pegang LHPnya , saya takut salah ngomong,” ujar Winda.

Lanjut dikatakan Winda , bahwa sudah ada pengembalian ke kas daerah oleh setiap pemegang kendaraan masing-masing.

Sedikit aneh yang dikatakan Winda, bahwa dia bendahara pengeluaran dan Fitri bendahara penerimaan, akan tetapi saat itu Fitri tidak ada di tempat.

Berdasarkan keterangan dari Salah satu Narsum dan Bukti yang ada bahwa pada tahun 2023 pemerintah Kota Palembang menganggarkan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp 5.837.487,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.393.415.155,00 yang diantaranya direalisasikan untuk belanja BBM kendaraan Dinas.

Hasil temuan audit BPK RI perwakilan Sumsel, bahwa uang rakyat yang di Selewengkan/korupsi oleh oknum pada Dinas Perhubungan Kota Palembang tersebut diduga untuk kepentingan pribadi.

Ditempat terpisah media TIN mencoba menghubungi Hartono lagi selaku aktivis LSM TEROPONG yang menyimak berita ini, bahwa apa yang dilakukan oleh oknum Dinas Perhubungan Kota Palembang telah melanggar UU nomor 31 tahun 1999 dan diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Agar dugaan kasus Korupsi ini segera terungkap, LSM TEROPONG juga akan segera melaporkan ke pihak Jamwas Kejagung RI di Jakarta.

Hingga berita ini diunggah ke publik, Kadis perhubungan kota Palembang terkesan tidak mau terbuka atas temuan BPK RI tersebut, hal ini tentunya bertentangan dengan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, ” Seharusnya publik tahu karena uang rakyat itu di gunakan untuk kemakmuran rakyat”, Ujar Hartono.

Ir/ Sumsel.

Continue reading