Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo melakukan pengecekan kesiapan personel pengamanan ibadah misa malam Natal di Gereja Katedral Jakarta. Pengecekan dilakukan sebelum dimulainya misa pertama di Gereja Katedral pukul 17.00 WIB.
Pengecekan itu di lakukan bersama Menkopolkam Budi Gunawan, Menko PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj. gubernur DKI Teguh Setyabudi, dan pejabat Forkopimda lainnya.
“Kami bersama-sama dengan TNI dan juga didukung oleh stakeholder terkait termasuk juga organisasi massa yang selama ini terus bersinergi dengan kita, bersama-sama melaksanakan kegiatan pengamanan ibadah Natal, baik malam ini maupun kegiatan ibadah yang lain sampai dengan pergantian akhir tahun nanti,” ungkap Kapolri di Gereja Katedral, Jakarta, Selasa (24/12/24).
Jenderal Sigit menjelaskan, pengamanan sudah dilakukan sejak pagi hari dengan dilakukannya sterilisasi. Kapolri pun memastikan bahwa seluruh SOP terkait dengan pengamanan berjalan dengan baik.
“Sehingga tentunya jemaah yang ikut dalam kegiatan ibadah semuanya merasa aman dan bisa suka cita khidmat dalam melaksanakan ibadah karena kami TNI dan polri beserta seluruh stakeholder terkait menjaga dan mengamankan seluruh rangkaian,” jelas Kapolri.
Diharapkan, ujar Kapolri, ibadah bisa dilaksanakan dengan baik dan suka cita. Jenderal Sigit juga berharap damai Natal betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh umat Kristiani yang melaksanakan ibadah.
Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 23 Desember 2024, sekitar pukul 10.45 WIB. Kedatangan Kepala Negara di Tanah Air setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8) di Kairo, Mesir.
Di bawah tangga pesawat, tampak menyambut kedatangan Presiden Prabowo antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Terlihat menyambut pula Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan tersebut yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Selanjutnya, Presiden Prabowo melakukan rapat terbatas dengan para pejabat penyambut di ruang tunggu naratetama Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo membahas persiapan keamanan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) yang menjadi waktu puncak pergerakan massa dan aktivitas masyarakat sehingga memerlukan langkah-langkah keamanan untuk memastikan ketertiban dan keamanan publik. Kepala Negara menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajarannya yang terus berusaha keras memastikan Nataru berjalan lancar.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menekankan pentingnya mitigasi antisipasi bencana. Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak dan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait perkembangan cuaca terkini.(BPMI Setpres)
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyaksikan pengucapan sumpah/janji para Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih untuk masa jabatan 2024-2029. Acara pelantikan resmi digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (16/12).
Setyo Budiyanto resmi menjabat sebagai Ketua KPK setelah mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan ketua KPK oleh DPR RI pada November 2024. Selain itu, dilantik pula wakil ketua KPK yaitu Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak dan Agus Joko Pramono.
Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga melantik Gusrizal sebagai ketua dewas KPK periode 2024-2029. Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Sumpeno dan Wisnu Baroto masing-masing dilantik sebagai wakil ketua dewas KPK.
Pengangkatan Pimpinan dan Dewas KPK berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 161/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan Tahun 2024-2029.
Dalam sumpahnya, Pimpinan dan anggota Dewas KPK berkomitmen untuk menjalankan tugas dan wewenang dengan sungguh-sungguh, objektif, jujur, adil, serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPK akan tetap berpedoman pada tugas dan fungsi lembaga, serta mendukung program Pemerintah, terutama dalam mengurangi pemborosan dan meminimalisir tindak korupsi di lingkungan pemerintahan.
“Kami pedomani bagaimana caranya agar kami bisa ikut mendukung program dari Bapak Presiden untuk menjaga pemerintahan ini, salah satunya dengan tidak banyak melakukan pemborosan, APBN-nya bisa terjaga dengan baik, kemudian masalah pengadaan barang dan jasa itu betul-betul sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.
Turut hadir dalam acara pengucapan sumpah yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para pimpinan lembaga tinggi negara, para Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, para menteri kabinet Merah Putih, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Teropongindonesianews.com Jakarta – Sabtu,26 Oktober 2024,Pemantau keuangan negara PKN meminta Perlindungan hukum dan rasa keadilan kepada Presiden Republik Indonesia yang baru Bapak Jenderal (P)Prabowo subianto atas dugaan Kementerian Pekerjaan Umum Jl Pattimura melindungi dugaan pelaku korupsi yang di laporkan PKN , demikian di sampaikan Patar sihotang SH MH ketum PKN pada saat konfrensi pers di Kantor PKN Pusat Jl Caman raya no 7 Jatibening Bekasi dini hari Sabtu 26/10/2024 .
Patar Sihotang menjelaskan Bahwa PKN baru menerima Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan ke 4 [SP2HP ] dari Dirkrimsus Polda Jawa tengah dengan Nomor SP2HP /874/X/RES 3.4/2024 /DITRESKRIMSUS tertanggal 22 Oktober 2024 yang intinya bahwa laporan dugaan korupsi yang di laporankan PKN ke Dirkrimsus Polda jawa tengah telah di proses penyelidikan dan dalam rangka penyelidikan perkara tersebut telah di minta Inspektorat jenderal kementerian PUPR RI untuk melakukan Audit dengan Tujuan tertentu [ADTT] dan hasil ADTT inspektorat kementerian PUPR RI tersebut menyatakan bahwa telah di lakukan audit dengan Tujuan tertentu atas laporan PKN tentang dugaan korupsi pada pekerjaan Presservasi pelebaran jalan Rembang Blora Tahun anggaran 2019 dengan Nilai Kontrak Rp 136 Milyart dan telah di temukan kerugian negara Rp 978.124.960.00 dan sudah mengkondisikan Perusahaan Penyedia Jasa untuk mengembalikan ke Kas negara sehingga dugaan korupsinya dianggap telah selesai.
Patar sihotang menjelaskan Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum terkesan dan diduga melindungi korupsi dengan modus hanya mengembalikan kerugian negara sebesar kepada kas negera Rp 978.124.960.00 hal dapat di kategorikan pelanggaran hukum dan menyakiti rasa keadilan Masyarakat dalam hal ini keluarga besar Pemantau keuangan negara PKN . seharusnya menurut Hukum apabila Penyelidik dan auditor menemukan adanya niat [ mensrea] melakukan kejahatan menguntungkan diri sendiri atau kelompok seharusnya di lanjutkan ke pihak penyidik untuk di lanjutkan ke tahap penyidikan , bukan di suruh mengembalikan ke kas negara dan menyatakan kasus di tutup dan selesai . hal ini lah yang menjadi fakta adanya dugaan kementerian Pekerjaan Umum diduga melindungi pelaku korupsi .
Patar Sihotang menjelaskan Kronologis dan fakta fakta kasus dugaan Kementerian PUPR RI melindungi dugaan korupsi , berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ada dugaan penyimpangan dan korupsi pada proyek pekerjaan Nama Tender : PRESERVASI PELEBARAN JALAN REMBANG-BLORA Unit : LPSE KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Tanggal Pembuatan : 07 September 2018 Tanggai Selesai : 17 Oktober 2018 nilai kontrak Rp. 136.968.232.000,00 yang di menangkan PT BUTXXN TIRTO BASxxKORO yang beralamatkan di Jl. MXXXayjend Panjaitan No. 3A BXXXXanjarnegara — Banjarnegara (Kab) dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} adalah Ardita Elias Manurung,ST,MT , selanjutnya bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang sudah berhasil dikumpulkan menyebutkan, bahwa Spesifikasi RAB Pekerjaan U Ditch Type DS 2 dan DS 3 Pekerjaan Preservasi Pelebaran Jalan Rembang-Blora yang seharusnya menggunakan besi ulir dengan ukuran 13 mm, namun setelah Tim PKN melakukan investigasi kelapangan di temukan banyak jalan yang rusak karena ternyata perusahaan Pekerjaan mengunakan Besi 8 yang seharusnya menurut Rencana anggaran biaya dan spesifikasi pekerjaan adalah mengunakan besi 13 MM.
Patar Sihotang ketum PKN menyampaikan tentang Fakta Lapangan yang di temukan Tim PKN pada saat investigasi Berdasar informasi dari masyarakat atas keluhan ambrolnya Penutup U Ditch di depan Terminal Type C Sulang — Kabupaten Rembang, selanjutnya Tim PKN melakukan pengecekan untuk membuktikan kebenaran aduan tersebut lebih teliti dengan pengambilan semple Proyek yang sama pada 3 (Tiga) titik yang berbeda. Dengan berbekal alat rekam (Video / Foto),Meteran dan Sketmat Digital (Ukuran Lingkar Besi) dengan menemukan fakta di lokasi,membenarkan bahwa ditemukan kondisi Penutup U Ditch saluran Preservasi Pelebaran Jalan sebelah Kanan-sebelah Kiri Pasar Kecamatan Sulang Kurang Lebih 1.500 M, dalam kondisi ambrol pada 3 (Tiga) titik yang disebutkan dengan menemukan Tulangan atau Kerangka Besi yang tidak sesuai.
Selanjutnya, bermodal Sketmat Digital (Alat Ukur) tersebut, setelah Tim PKN melakukan Pengukuran ditemukan ukuran besi tulangan antara : 7,3 mm, 7,8 mm, 8,4 mm, 9,4 mm, 9,8 mm dan 10 mm pada Proyek Pekerjaan yang sama pada titik yang berbeda.
Maka, atas temuan ketidaksesuaian ukuran tersebut, bisa diduga bahwa dalam pengerjaan proyek tersebut berpotensi tidak sesuai dengan Spesifikasi, kemudian Tim melakukan pengembangan lebih lanjut untuk mencari,mengumpuikan informasi terkait proyek tersebut dengan mengumpuikan:
Ambrolnya penutup saluran U Ditch di depan Terminal Tipe C Sulang Di sekitar Lokasi Terminal Tipe C Sulang keberadaan ambrolnya penutup saluran U Ditch yang dirasa menggangu aktivitas kendaraan yang keluar masuk Terminal tersebut, kemudian Tim PKN melakukan pengecekan dilokasi berbekal alat ukur besi Sketmat Digital, ditemukan besi ukuran 7,3 mm dan 7 8 mm.
Ambrolnya penutup saluran U Ditch sebelah Selatan Lampu Trafick Light Sulang Selanjutnya Tim juga melakuakan pengecekan di titik yang berbeda, sebelah Selatan Trafick Ligth Sulang, PKN menemukan ambrolnya penutup saluran U Ditch sehingga terlihat tulangan besi yang digunakan, kemudian dilakukan pengecekan dengan alat ukur besi ternyata berukura 9,4 mm dan 9,8 mm.
Ambrolnya penutup saluran U Ditch sebelah ujung bagian Selatan pekerjaan Kemudian Tim juga melakukan pengecekan di titik ujung pekerjaan sebelah Selatan dengan temuan kondisi ambrolnya penutup saluran U Dith, dan setelah dilakukan pengecekan menggunakan alat ukur ditemukan juga tulangan (Besi) yang digunakan adalah berukuran 9,7 mm dan 10 mm. Bahwa berdasarkan Investigasi tim PKN tersebut diatas maka PKN melaporkan ke Dirkrimsus Polda Jawa tengah .
Patar sihotang menyampaikan bahwa setelah Dirkrimsus polda jawa tengah melakukan penyelidikan maka Pihak Dirkrimsus meminta kepada Inpektur jenderal kementerian PUPR RI untuk melakukan Audit Investigasi dengan Tujuan tertentu [ADTT] dan Inpektur Jenderal menyampaikan hasil nya bahwa telah di temukan kerugian negara sebesar 978.124.960 .00 dan sudah di kembalikan ke kas negara dengan demikian tindak pidana korupsi tidak ada dan kasus di tutup . hal ini menurut hukum dan menurut kami sebagai pelapor adalah tindakan melanggar hukum dan menyakiti rasa keadilan kami sebagai masyarakat pelapor dan para aktivis anti korupsi.
Patar sihotang menjelaskan bahwa walaupun kerugian negara telah di kembalikan ,tindak pidana korupsinya tetap di proses karena Niat jahat nya antara lain merobah spesifikasi besi dari 13 M di robah menjadi 8 MM sudah dilakukan sehingga niat jahat atau [mentsrea ] sudah lengkap dan terbukti seharus nya Inspektorat kementerian PUPR RI melaporkan atau membuat kesimpulan agar melanjutkan kasus ini ke tahap penyidikan karena sudah di temukan kerugian negara yang di perhalus Bahasa nya dengan kelebihan bayar .
Bahwa menurut Patar sihotang ,Berdasarkan fakta – fakta diatas di duga telah terjadi adanya dugaan korupsi dengan modus pengurangan volume besi yang berakibat terhadap rapuhnya kondisi pekerjaan tersebut dan menyebabkan adanya kerugian keuangan Negara, dan kondisi tersebut telah memenuhi unsur — unsur tindak pidana korupsi seperti yang di maksud pada ketentuan : Pasal 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan. keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Patar menyampaikan bahwa atas kasus ini kami Pemantau keuangan negara PKN telah meminta Perlindungan Hukum dan keadilan Hukum kepada Bapak Presiden yang baru yaitu bapak Prabowo subianto demikian juga kepada Kapolri dan Jaksa agung agar laporan PKN ini di proses dan di lanjutkan ke tahap penyidikan dan Kerugian negara yang sudah di kembalikan dijadikan jadi barang bukti kerugian negara . dan selanjutnya kami berharap bapak Presiden dapat memberikan perhatian khusus pada kasus ini dengan tujuan agar para penegak hukum dan lembaga yang diberikan hak untuk audit dan pemeriksa keuangan negara benar benar melakukan Misi visi dan Tujuan Pemerintahan Kabinet Merah putih antara lain PEMBRANTASAN KORUPSI .
Demikian di sampaikan patar sihotang sambil membagikan SP2HP dari Dirkrimsus Polda jawa tengah dan selanjutnya menutup Konfrensi pers ini . PEMANTAU KEUANGAN NEGARA PKN
PATAR SIHOTANG SH MH KETUM PKN NO KONTAK 082113185141.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidato usai pelantikan Presiden dan wakil Presiden periode 2024 – 2025 tanggal 20 Oktober 2024 kemarin menegaskan pemerintahnya berkomitmen untuk mengejar swasembada pangan dalam waktu 3 hingga 4 tahun ke depan.
Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada para penyuluh pertanian, Babinsa dan Bhabinkatibmas yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan ketahanan pangan di Masyarakat.
“Saya sangat berterima kasih kepada Mentan dan para Penyuluh Pertanian. Saya mengapresiasi bahwa misi Anda sangat mulia. Apalagi dibantu oleh para Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai motor penggerak dalam ketahanan pangan nasional,” ujar Presiden Prabowo.
Dalam upaya mengejar target ini diperlukan kolaborasi Kementerian Pertanian bersama TNI – Polri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Rakorbin SDM Polri dan PNS 2024 menyampaikan bahwa Polri berperan besar dalam mendukung ketahanan pangan lewat Bhabinkamtibmas.
“Nah ini untuk Bhabinkamtibmas se-Indonesia. Kita gerakkan anak muda. Tinggal kolaborasi di bawah. Kami butuh 50.000 anak muda. Kami latih yang melatih nanti dari Kementerian Pertanian,” kata Andi Amran saat memberikan materi pembekalan di Rakorbin SDM Polri dan PNS 2024.
Mengutip pidato Presiden Prabowo, Andi Amran menambahkan bahwa Indonesia memiliki lumbung-lumbung pangan. Ia mencontohkan TNI-Polri yang telah memanfaatkan lahan-lahan miliknya untuk pertanian.
“Kalau ada lahan, kita siapkan benih gratis, alat mesin pertanian gratis,” lanjut Andi Amran.
Menanggapi hal ini, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan SSDM Polri siap berkontribusi mendukung arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Di sini saya sangat terima kasih kepada pak Mentan dan para penyuluh pertanian. Saya mengapresiasi, misi pak Menteri sangat mulia. Dari arah kebijakan tersebut maka tahun depan saya minta tolong kepada seluruh rekan-rekan Karo SDM, saya akan melakukan rekrutmen Bakomsus Bhabinkamtibmas dengan jalur lulusan SMK Pertanian,” ujar Irjen Pol Dedi Prasetyo.
Irjen Pol Dedi menambahkan melalui rekrutmen Bakomsus SMK Pertanian diharapkan semakin banyak generasi baru Polri yang menguasai kemampuan di bidang pertanian.
“Dengan tambahan satu kompetensi SMK Pertanian, minimal dia akan lebih cepat lagi bisa beradaptasi dengan masyarakat pertanian karena dia sudah punya background pengetahuan yang cukup. Oleh karena itu saya minta tolong dipersiapkan, didata SMK-SMK Pertanian yang ada di provinsi masing-masing itu ada berapa?” imbuh Irjen Pol Dedi Prasetyo.
Arahan Asisten Kapolri Bidang SDM ini segera ditindaklanjuti seluruh Polda jajaran hingga polsek guna mendukung program ketahanan pangan nasional. Seperti Polda Banten yang bersinergi dengan Kementerian Pertanian.
“Kami siap menjalankan arahan Asisten Kapolri Bidang SDM. Instruksi ini salah satunya kami wujudkan melalui Program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran) bidang ketahanan pangan. Program yang memberdayakan masyarakat ini diharapkan dapat membantu mencukupi ketersediaan pangan yang menjadi salah satu program Presiden Prabowo khususnya di wilayah provinsi Banten,” kata Irjen Pol Suyudi Ario Seto.
Irjen Pol Suyudi menambahkan Polda Banten telah membentuk Siponi atau sinergitas Polwan dan Pok Tani Wanita untuk mendukung program ini.
Melalui program Poliran, polda Banten ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan dan juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Program ini mendapat perhatian dan apresiasi Kementerian Pertanian. Untuk mendukung program ini, Kementerian Pertanian memberikan bantuan berupa 2 unit mesin Combine Harvester Maxi Bimo 102, 10 unit mesin Handtractor Quick G3000 Zeva, 64.875 kg benih Jagung Maxxi untuk 4.352 Hektar, dan 360 pack benih Cabai untuk 30 Hektar.
Melalui Kementerian Pertanian, Polda Banten juga mendapatkan bantuan 1000 kg pupuk NPK dan 1000 kg pupuk urea PIHC (Pupuk Indonesia Holding Company) cooling system.
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 22 Oktober 2024 di Mapolda Banten dan di Lokasi kelompok tani harjanti kampung Kragilang, Curug, Serang.
Kerjasama ini menjadi salah satu implementasi Nota Kesepahaman atau MOU Polri dan Kementerian Pertanian yang ditandatangani bulan April 2024 tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Pada Pembangunan Pertanian.
MOU ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi, bantuan pengamanan, dukungan satuan tugas pangan Polri dalam Pembangunan pertanian, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, pemanfaatan prasarana dan atau sarana.
Tujuan dari MOU ini adalah untuk mengoptimalkan sinergisitas tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian untuk mewujudkan peningkatan ketersediaan pangan strategis.
Wahyu
