Persadin Lampung Sukses Gelar Sumpah Advokat Angkatan II

• Wahyu
• Desember 11, 2024

Teropongindonesianews.com

BANDAR LAMPUNG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Advokasi Indonesia (Persadin) Provinsi Lampung sukses melaksanakan kegiatan PKPA, UPA, Pelantikan, Pengangkatan dan puncaknya Pengajuan pengambilan sumpah Advokat DPW Persadin Lampung Angkatan II atau Advokat Persadin Angkatan XI secara Nasional ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Lampung.

Sidang Terbuka Pengambilan Sumpah/Janji Advokat Persadin tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Asnah Wati, SH.,MH. Di Aula Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Lampung, Rabu (11/12/2024).

Dalam pengarahannya Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Asnah Wati, SH.,MH mengatakan, “Seluruh Advokat harus mempelajari undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 karena disitu mengandung pengangkatan, penyumpahan.”

“Dalam UU No. 18 Tahun 2023, Mengatur terkait status, hingga tindakan advokat. Didalamnya juga ada kode etik dan kode kehormatan. Juga ada kewajiban advokat. Semuanya ada disitu karena itu saudara harus pelajari betul apa yang terkandung dalam undang-undang,” Pinta Asnah.

Hadir pada kegiatan yang berlangsung khidmat ini mewakili Ketua Umum Dr. (Cand). KRT. Oking Ganda Miharja, SH.,MH yaitu Wakil Ketua Umum DPN Persadin Edi Samsuri, S.FIL.I.,SH, didampingi beberapa ketua dan anggota bidang di DPN Persadin yaitu Muhammad Ilyas, SH, Darozi Chandra, SH.,MH, Paramita Amelia, SH, Meidestiana, SH,.

Dari DPW Persadin Lampung hadir Ketua Benny HN Mansyur, SH, Sekretaris Syech Hud Ismail, SH, Bendahara Chintia Mutiara Dewi, SH, Wakil Sekretaris Gresyamanda Juliani Puteri, Bojes, Ayu dan Advokat DPW Persadin Lampung lainnya.

Ketua Panitia Pelaksana kegiatan yang juga Bendahara DPW Persadin Lampung Chintia Mutiara Dewi, SH mengatakan, “Sebanyak 14 Advokat dari DPW Persadin Lampung sudah dilantik dan diangkat Sebagai Advokat Persadin oleh Wakil Ketua Umum DPN Persadin di Sekretariat DPW Persadin Lampung, Selasa Kemarin (10/12/2024), Lalu hari ini ke 14 advokat tersebut diambil sumpah oleh Pengadilan Tinggi (PT) Tanjung Karang”.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persadin, Edi Samsuri, S.FIL.I.,SH mengaku bersyukur dan bangga semua proses dari awal pkpa, upa, pelantikan dan pengangkatan serta penyumpahan saat ini berjalan lancar, “Dewan Pimpinan Nasional berharap akan lahir advokat-advokat tangguh yang siap menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran di Kota Tapis Berseri khususnya, dan seluruh Indonesia pada umumnya,” Harapnya.

Bro Edi berharap nantinya mereka menjalankan profesinya sebagai advokat, supaya tetap patuh kepada kode etik advokat. “Kode etik advokat sebagai panduan dalam menjalankan tugas profesi dan selanjutnya kami berharap ke DPW Persadin Lampung juga bisa semakin lebih aktif untuk melakukan rekrutmen advokat di Sai Bumi Ruwa Jurai ini,”.

Menurutnya, rekrutmen advokat tidak instan, tapi melalui suatu proses yang panjang dimulai dari pendidikan khusus, kemudian dilanjutkan dengan ujian advokat.

“Kemudian diakhiri oleh pelantikan dan pengangkatan serta pengambilan sumpah advokat di PT Tanjung Karang, ini merupakan proses yang panjang bukan proses yang instan. Seorang advokat dituntut untuk bisa mengedepankan keadilan dan kebenaran terutama bagi para pengguna jasa hukum di tanoh Lada ini,” Pungkasnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPW Persadin Lampung, H. Benny HN Mansyur, SH, menegaskan 14 orang yang diangkat dan di SK kan sebagai advokat oleh DPN. Bahkan, mereka pun sudah diberikan Nomor Registrasi Anggota dan surat keputusan pengangkatan sebagai Advokat.

Menurutnya, semua tahapan sudah dilakukan sesuai UU Nomor 18 tahun 2003 yang menjadi faktor penentu utama. Oleh karena itu, apabila tidak sesuai maka tidak akan bisa dilakukan pelantikan dan penyumpahan.

“Kami DPW Persadin Lampung selalu ditekankan oleh DPN agar selektif dalam perekrutan anggota, dan selalu mengedepankan kualitas dan integritas dalam pengangkatan advokat,” tutup Mantan Ketua KNPI Bandar Lampung ini.

Ke 14 advokat DPW Persadin Lampung yang dilantik dan diambil sumpah sebagai berikut:

1. Suadi Romli, SH
2. Buntoyo, SH
3. Auliya Rohman, S.Hi
4. Aris S. Subing, SH
5. Maswantobi, SH
6. Ismail Zulkarnain, SH
7. Kurnain, SH
8. Adolf Ayatulah, SH
9. Yudhi Alpandra, SH
10. Moammar Iqbal Trenggono, SH
11. Ari Kanda, SH
12. Chalvin Yudha Tama, SH
13. Akuan Januar, SH
14. Darsani, SH

Pewarta: Herwan SD.

Editor: Santoso.

Pengacara Paslon Walikota Pekanbaru Nomer Urut 01 Masukan Laporan ke Bawaslu

• Wahyu
• Desember 4, 2024

Teropongindonesianews.com

Pekanbaru, – Setelah usai pencoblosan beberapa hari lalu di Kota Pekanbaru, dimana dalam pemilihan kepala daerah tentunya ada yang menang dan ada yang kalah, serta ada juga ketidak puasan dari Paslon dalam pemilihan.

Dimana pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dari nomor urut satu, Senin (02/12/24) pada pukul 09:00 Wib pihak Pengacara akan mengaantarkan laporan dugaan kecurangan dari Paslon lain nya.

Hal ini dikatakan oleh ketua Simpul Ade Gunawan kepada media Minggu (01/12/24) melalui pesan WhatsApp nya.

Ade Gunawan mengajak kepada seluruh simpatisan untuk ikut dalam pengantaran berkas laporan yang akan diantar langsung oleh Pengacara Paslon 01 ke Bawaslu Kota Pekanbaru .

” Saya mengajak teman-teman. Simpul dan simpatisan untuk hadir di kantor Bawaslu pada pukul 09″00 Wib “

Pewarta: Jhon.

Editor: Santoso.

ACM (Aliansi Cinta Metro), Sangat Menyayangkan Pernyataan Penegasan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI,

• Wahyu
• November 22, 2024

Teropongindonesianews.com

Idham Holik, Pada tanggal 21 Nopember 2024 yang mengatakan, tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Metro, Lampung, tetap berjalan sesuai jadwal. Kontestasi tetap akan diikuti oleh dua kandidat meskipun calon wakil wali kota Metro, Qomaru Zaman, telah menjadi terpidana.

Menurut Idham Holik,Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, bahasanya adalah pembatalan calon, bukan pembatalan pasangan calon.

Menurut dia, pembatalan pasangan calon nomor urut 2 tidak dapat dilakukan. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Pilkada, pembatalan hanya berlaku kepada calon yang statusnya terpidana.

Padahal, status terpidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kota Metro hanya diberikan kepada Qomaru. Sementara calon wali kota Metro yang menjadi pasangannya, Wahdi Siradjuddin, tidak menjadi terpidana.

Sekarang dalam hal ini ACM (Aliansi Cinta Metro), menanyakan kepada Anggota Komisioner KPU RI Bapak Idham Holik,apabila sebaliknya yang terpidana adalah Calon Walikotanya apakah Wakil nya tetap bisa ikut kontestasi,silahkan dijawab dan ditunjukkan aturan dasar hukumnya mana !!!

ACM meminta dengan tegas Kepada Anggota Komisioner KPU RI Bapak Idham Holik dan KPU Propinsi Lampung tidak membangun Opini yang menmbelokkan Peraturan Per Undang – Undangan dan membuat Kegaduhan dalam Peneggakan Hukum silahkan mengkaji namun jangan me intervensi karena yang mempunyai Kewenangan adalah KPU Kota Metro.

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,Nomor : 422 Tahun 2024,Tentang Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Metro Tahun 2024 Dengan Satu Pasangan Calon;
merupakan Produk Hukum bagi Pihak yang merasa tidak menerima silahkan melakukan upaya hukum sesuai Peraturan Perundang – Undangan jangan melalui cara – cara yang tidak berdasar hukum.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (LNRI Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan LNRI Nomor 5656 )sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahgu 2020 Nomor 193,Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 6547); merupakan dasar Hukum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro;

ACM (Aliansi Cinta Metro) merupakan garda terdepan untuk Penegakkan Hukum UU Pilkada dalam Pemilihan Walikota dan wakil Walikota metro yang sejak awal mengawal Penggakan Hukum terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh Qomaru Zaman calon Wakil Walikota metro.

ACM (Aliansi Cinta Metro) mengingatkan Kepada Anggota Komisioner KPU RI Idham Holik dalam Penyampaianya pada
Harian Kompas 06 September 2024 ;
Komisioner KPU Idham Holik menuturkan, ada beberapa persyaratan yang membuat calon kepala daerah batal mengikuti Pilkada maupun diangkat sesuai jabatannya usai memenangkan kontestasi tersebut. “Ada norma yang mengatur tentang pembatalan sebagai calon atau pasangan calon,” ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis. Idham menuturkan, Pasal 126 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 mengatur calon kepala daerah Pilkada dapat diberhentikan dan digantikan pencalonannya pada tahap pendaftaran jika memenuhi kondisi berikut:

Berhalangan tetap karena meninggal dunia atau tidak bisa mengerjakan tugasnya secara permanen Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan. Calon kepala daerah yang diberhentikan dapat mengajukan pengganti maksimal tiga hari sejak informasi pemberhentian tersebut diterima dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
Menurut ACM Norma disini sangat jelas bahwa pada saat Pendaftaran calon bukan sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih.

Pewarta: Darwin.

Editor: Santoso.